Kementerian Koperasi dan UKM merintis program pengadaan
pangan dan agroindustri oleh koperasi di dua provinsi yakni Sumatera Utara
(Sumut) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Kami sedang melakukan rintisan pengadaan pangan dan
agroindustri oleh koperasi di dua lokasi yakni Sumut dan NTB," kata Deputi
Bidang Pengkajian Sumberdaya KUMK Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, baru-baru
ini.
Untuk itu pihaknya sedang terus melakukan koordinasi,
identifikasi, dan sosialisasi program tersebut.
Selain itu, Wayan juga sedang menyusun model rintisan
sekaligus mengupayakan bantuan sosial dan pendampingan. "Ini kami lakukan
karena ada penurunan jumlah koperasi yang menangani ketersediaan pangan,"
katanya.
Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sebelum masa
krisis (1997) terdapat setidaknya 8.427 koperasi yang menangani ketersediaan
pangan di Indonesia. Namun setelah masa krisis (era 2000-an) terjadi penurunan
jumlah menjadi hanya sekitar 7.150 koperasi.
"Fakta ini mengungkapkan berkurangnya jumlah dan peran
koperasi dalam bidang pangan," katanya.
Meskipun, ia menambahkan, beberapa koperasi telah melakukan
inovasi model-model pelayanan dalam bidang pangan seperti bank padi, lumbung
padi, dan sentra-sentra pengolahan padi.
Fakta lain menunjukan selama kurun waktu tiga tahun
(2000-2003) terdapat kesenjangan antara produksi padi dan jagung dengan
kebutuhan konsumsi yang harus ditanggulangi dengan upaya impor. "Akibatnya
ketahanan pangan dalam negeri menghadapi ancama keterpurukan," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menganggap perlu merintis koperasi
dalam pengadaan pangan dan agroindustri sekaligus agar terwujud bisnis koperasi
yang andal yang pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat.
"Pada 2011 telah dilaksanakan rintisan pemberdayaan
koperasi pengadaan gabah di Kabupaten Subang Jabar yakni KUD Bina Warga dan di
Kabupaten Tomohon Sulut KUD Maccini Baji," kata Wayan.
Ia berharap rintisan serupa akan dapat diterapkan di Sumut
dan NTB dengan lebih optimal.
Sumber : ant/hrb
Tidak ada komentar:
Posting Komentar