Taufik Hidayat Memotivasi Anggota Kelompok UCT

Anggota DPRD Sumatera Utara Taufik Hidayat memotivasi anggota Kelompok Usaha Citra Tani (UCT) agar anggota kelompok usaha wanita itu lebih giat menjalankan usaha. Hal ini untuk menyongsong peluang memajukan kegiatan yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf perekonomian keluarga. "Banyak hal yang bisa dilakukan para wanita, ibu-ibu rumah tangga, untuk membantu suami menambah penghasilan keluarga. Saya senang dengan apa yang dilakukan ibu-ibu dari Kelompok UCT ini, namun hendaknya apa yang telah dilakukan lebih ditingkatkan," kata anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Selasa (7/1).

Taufik didampingi Ketua Forum Tani Mandiri Muhajir hadir bersilaturahmi saat kegiatan pertemuan rutin anggota Kelompok UCT, di Jalan Marelan IX Gg Amal, Lingkungan I, Kelurahan Terjun, Medan Marelan.

Saat itu, Ketua Kelompok UCT Rosita menyampaikan, anggota mereka berasal dari berbagai latar belakang seperti petani, pedagang dan pelaku UKM lainnya. Kelompok ini juga telah mengelola sejumlah kegiatan usaha, mulai dari bank sampah, daur ulang sampah, peternakan serta produksi makanan. Namun dalam perjalanannya, kata Rosita, mereka masih mengalami sejumlah kendala, sehingga perlu bimbingan dan arahan dari pihak-pihak terkait termasuk anggota dewan.

Menanggapi itu, Taufik yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Sumut dari Dapil 1, mengatakan, sudah jadi tugas dan kewajiban mereka sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Mudah-mudahan apa yang jadi aspirasi Kelompok UCT ini juga bisa kami sampaikan ke pemerintah, agar kelompok produktif seperti ini mendapat bantuan dan binaan," katanya.

Pada kesempatan kunjungan itu, Taufik bersama Muhajir menyalurkan bantuan sejumlah bibit pohon jambu air madu kepada Kelompok UCT. Muhajir yang juga caleg PKS untuk DPRD Medan dari Dapil 5 menjelaskan, pengadaan bantuan dari pemerintah atas aspirasi Forum Tani mandiri ini juga dimaksudkan agar tiap rumah tangga punya tanaman produktif yang hasilnya bisa dinikmati keluarga, atau menjadi tambahan penghasilan.

"Mudah-mudahan ke depan Kelompok UCT juga bisa menjadi anggota forum, dan bersama kami berjuang mengembangkan peningkatan ekonomi keluarga," ujar Muhajir.

Sumber : Harian MedanBisnis

2014, Dua Koperasi Ditargetkan Masuk 300 Elite Dunia

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menargetkan pada 2014 minimal akan muncul lagi dua koperasi Indonesia masuk peringkat elite 300 dunia, menyusul keberhasilan Koperasi Warga Semen Gresik, Jawa Timur yang pada tahun ini menembus peringkat 233 dunia.

”Saya sangat optimistis terhadap keberhasilan itu, karena saat ini sudah ada beberapa koperasi yang menunjukkan kinerja baik, dan sangat mungkin menembus 300 dunia,” katanya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan KUKM di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2013).

Salah satu koperasi yang diunggulkan adalah Kospin Jasa Pekalongan, Jawa Tengah. Koperasi tersebut sebenarnya pada tahun ini lebih diunggulkan masuk 300 besar dunia ketimbang Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG).

Akan tetapi faktanya KWSG lebih beruntung dari sisi pemberdayaan, karena benar-benar mampu memberi kesejahteran bagi anggotanya yang terdiri dari karyawan PT Semen Gresik maupun anggota keluarga karyawan.

Dari akumulasi aset, Kospin Jasa memang unggul, dan kompetensi ini diharapkan bisa menjadi kekuatan untuk masuk peringkat 300 besar pada tahun depan. Total aset yang dimiliki Kospin Jasa hampir mencapai Rp10 triliun.

Didorong komitmen seluruh gerakan koperasi nasional, Sjarifuddin Hasan meyakini  target yang disampaikannya bisa direalisasi. Sebab, potensi ekonomi Indonesia yang didukung sekitar 200.818 koperasi di seluruh Indonesia terus berkembang.

Indikasi dari peningkatan ekonomi itu salah satu meningkatnya jumlah koperasi dari bulan ke bulan. Sebagai catatan, katanya, Indonesia saat ini tercatat memiliki jumlah koperasi terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain.

”Melalui Rakornas ini saya mengharapkan sebagai salah satu media untuk meningkatkan kinerja koperasi dan usaha minkro, kecil dan menengah (KUMKM). Pemerintah ingin mendapatkan masukan positif dari peserta Rakornas untuk bisa diimplementasikan pada 2014.”

Selain menjalankan program dengan informasi secara top-down, instansi pemberdaya sektor riil tersebut  juga menjalankan metoda bottom-up. Strategi ini dijalankan untuk mendapatkan informasi akurat Karena menyangkut seluruh kepentingan KUMKM.

Pada kesempatan itu, Sjarifuddin Hasan menyerahkan Pataka Koperasi sebagai tanda penghargaan atas keberhasilan provinsi dan kabupaten/kota menjalankan pembinaan terhadap KUMKM.  Satu dari dua provinsi penerima adalah Jawa Tengah, dan hadir menerimanya adalah Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Sumber : Bisnis Indonesia Online

Pemerintah Berhasil Memodernisasi 56.000 Koperasi

Kementerian Koperasi dan UKM mengusung program Koperasi Modern dengan target mencapai 100.000 unit pada akhir 2014. Saat ini realisasinya sudah melewati 50% dengan jumlah yang mencapai 56.000.

Braman Setyo, Deputi - Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM yang menangani program 100.000 Koperasi Modern, mengatakan sangat optimistis mampu menyelesaikan tugasnya, karena seluruh unit kerja dioptimalkan.

“Kerja sama kami dengan PT.Telekomunikasi Indonesia sebagai fasilitator koperasi modern  juga terus berlanjut. Itu sebabnya program Koperasi Modern disebut dengan Telkom Mitra Sejati,” katanya.

Program ini merupakan upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kontribusi unit koperasi dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Tepatnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi  dan komunikasi.

Koperasi yang diseleksi dan bergabung menjadi Koperasi Modern akan mendapat fasilitas layanan berupa koneksi internet broadband speedy yang dilengkapi dengan aplikasi e-koperasi. Atau layanan transaksi elektronik, finchannel dan pengiriman uang elektronik (remittance).

Menurut Braman, untuk memperluas jangkauan program Kopersi Modern, Telkom memberi kesempatan bagi koperasi menjadi community channel yang bisa mendukung perusahaan telekomunikasi negara tersebut.

Sumber : Bisnis Indonesia

Koperasi & UKM Diminta tak Andalkan Bantuan Pemerintah

Pengelola Koperasi dan UKM diharapkan tidak selalu mengandalkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan usaha. Koperasi dan UKM disarankan lebih memperkuat modal sendiri agar mampu berkembang.  

Abdul Kadir Damanik, Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan hal itu pada sosialisasi UU No. 17/2012 tentang Koperasi di Badung, Bali, seperti dilaporkan Bagian Hubungan Masyarakat instansi itu.

 

"Setiap orang yang memulai usaha seharusnya atau selayaknya didukung modal awal. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa membantu pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM) secara optimal," katanya. Apabila usaha sudah berkembang, maka pemerintah baru bisa memberi bantuan perkuatan modal. Bantuan tersebut bisa berupa pinjaman, tetapi yang harus diketahui, bantuan itu tidak bisa selalu mengandalkan pemerintah, karena APBN terbatas.

Di satu sisi, pelaku usaha sektor riil yang terkait dengan KUKM jumlahnya sangat banyak. Jadi, KUKM tidak bisa tergantung terus kepada anggaran pemerintah. Pelaku usaha KUKM harus bisa berkreasi memperkuat permodalannya sendiri. 

Abdul Kadir menjelaskan pemerintah pernah membentuk lembaga jaminan kredit koperasi untuk membantu mengembangkan usahanya dengan skala pinjaman terbatas. Namun, sejalan dengan perjalanan waktu, lembaga tersebut kini berubah menjadi lebih kuat.

Sumber : Bisnis Indonesia

Medan Tuan Rumah Harkopnas 2014

 Kota Medan akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke 67 tahun 2014. Harkopnas akan diikuti seluruh kabupaten/kota se Indonesia yang berlangsung sekitar satu minggu pada bulan Juli 2014 dan akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Hal ini dicetuskan Kepala Dinas Koperasi Kota Medan H Tunggar saat menghadiri rapat di ruang Komisi C DPRD Medan dalam pembahasan Ranperda Kota Medan tentang R APBD Pemko Medan TA 2014. Rapat ini dipimpin Ketua Komisi C DPRD Medan A Hie didam

Dikatakan Tunggar, untuk mendukung pelaksanaan Harkopnas nanti, pihaknya mengalokasikan biaya pelsaksanaan di APBD Kota Medan sebesar Rp 5, 3 Miliar. Untuk itu Tunggar sangat berharap dukungan DPRD Medan terutama pihak keamanan demi suksesnya pelaksanaan akbar nanti.

Ketua Komisi C DPRD Medan A Hie mengatakan, Pemko Medan melalui Dinas Koperasi harus dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan maksimal. Begitu juga dengan promosi produk hasil kerajinan daerah Kota Medan supaya dipersiapkan dengan matang.

Masih terkait promosi hasil kerajinan produk unggulan di Kota Medan, Kepada Pemko Medan, A Hie berharap supaya segera menyediakan lokasi yakni Usaha Kredit Menengah (UKM) Central di Kota Medan. Lokasi sentral UKM nanti bisa menjadi tempat promosi seluruh hasil kerajinan daerah. Sehingga produk hasil kerajinan Kota Medan punya daya saing yang tinggi terhadap daerah lain dan mudah didapat bagi wisatawan. "Pemko Medan harus segera menyediakan pusat UKM Centre," ujar politisi Demokrat ini.
pingi Sekretaris Irwanto Tampubolon dan anggota Abd Rani, Kuat Surbakti dan Ilhamsyah.

Sumber : Harian MedanBisnis

MoU Kemensos dan Kemenkop UKM, 1.160 Kube Menjadi Koperasi

Sebanyak 1.160 Kelompok Usaha Bersama (Kube) akan ditingkatkan menjadi koperasi. Nantinya, seluruh koperasi tersebut akan menjadi binaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) dan tidak lagi mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, sebesar 1.160 Kube status kelembagaannya meningkat Tidak semuanya akan menjadi koperasi, tapi digabung sesuai lokasinya. "Kube satu kelompok 10 orang. Sementara Koperasi minimal 20 orang. Makanya, nanti digabung supaya jadi 20 orang. Nanti mereka diseleksi Kemenkop dan UKM. Tidak mungkin semua dikoperasikan," ujarnya usai penandatangan MoU antara Kemensos dan Kemenkop dan UKM di Jakarta.
Koperasi KUBE ini, lanjut Salim, bisa menjadi sarana untuk membangun tolong menolong, peduli dan berbagi, prinsipnya dari dan oleh masyarakat "Semoga dengan MoU ini Insya Allah mereka yang sudah sukses semakin meningkat Kita sangat optimistis dengan adanya kerja sama ini," tandasnya
MoU itu, kata Salim, merupakan langkah yang cukup bagus agar mereka yang gabung dalam kelompok ini bisa meningkat. Rencananya dalam upaya peningkatan koperasi KUBE itu, setiap kelompok usaha yang terdiri dari 10 Kepala Keluarga (KK) akan diberikan dana bantuan berupa hibah senilai Rp 20 juta. "Karena sifatnya hibah, jadi tidak ada jaminan, dan dana ini diperuntukkan bagi warga miskin agar bisa mendiri dalam finansial," pungkasnya
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, mengatakan, dengan naiknya status kelembagaan 1.160 Kube membuat jumlah koperasi bertambah. Saat ini, jumlah koperasi seluruh Indonesia mencapai 194.344 unit Target tahun ini tembus di angka 200 ribu.
"Kemensos yang membuat target kami tercapai," katanya.
Menurutnya, ada berbagai versi koperasi yang disiapkan. Nanti koperasi baru tersebut akan difasilitasi apakah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, dan kredit komersial. "Tingkatannya ada. Kita melakukan pembinaan dan pelatihan. Kalau dari Kube naik, jadi koperasi kita arahkan dapat KUR. Kalau sudah bagus kita naikkan untuk dapat dana bergilir. Kalau sudah bagus lagi dapat kredit komersial," paparnya.

Sumber : Indo Pos

Koperasi Baru Boleh Pinjam ke LPDB

Untuk meningkatkan kinerja sekligus roda ekonomi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-UMKM) menyiapkan dana bergulir bagi KUMKM, yang bersumber pada APBN.
"Total nilai yang kami alokasikan pada 2013 senilai Rp 1,9 triliun," kata Direktur Utama LPDB KUMKM, Kemas Danial, seusai Monitoring, Evaluasi, dan Sosialisasi Rencana Bisnis LPDB KUMKM 2013 di Gedung Senbik, Jalan Soekarno Hatta Bandung.
Kemas mengatakan, sejak 2008 sampai 11 Januari 2013, pihaknya menyalurkan dana bergulir Rp 2,7 triliun kepada sekitar 1.813 mitra usaha. Sedangkan khusus Jabar, kata Kemas, sejak 2008 sampai 11 Januari 2013, penyalurannya Rp 411,7 miliar.
"Alokasi untuk Jabar pada tahun ini naik 100 persen. Pada 2013, alokasi Jabar sebesar Rp 250-300 miliar. Proyeksi penyalurannya pada 2013 sebanyak 214,7 miliar," ujarnya.
Agar lebih produktif, tahun ini LPDB fokus menyalurkan dana bagi sektor riil, karena dianggap lebih bermanfaat dalam menggerakkan ekonomi, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.
"Tahun lalu, 70 persen penyerapan oleh sektor simpan pinjam. Sebesar 30 persennya sektor riil. Sekarang, kami ubah menjadi 60 persen sektor riil, sisanya simpan pinjam," ujarnya.
Naiknya alokasi dana bergulir itu pun untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang berpotensi menyebabkan inflasi, seperti naiknya upah minimum kota-kabupaten (UMK) dan  tarif dasar listrik (TDL). "Dana itu untuk menyeimbangkan keuangan koperasi dan UMKM agar mereka dapat menutupi biaya operasionalnya akibat naiknya UMK dan TDL, sekaligus meningkatkan kinerjanya," kata Kemas.
Upaya lainnya, imbuh Kemas, pihaknya mempermudah persyaratan peminjaman dana. Misalnya, koperasi yang baru beroperasi minimal 1 tahun, berbadan hukum, dan legalitasnya diakui, dapat mengajukan pinjaman, yang suku bunganya 6 persen untuk sektor riil dan 9 persen simpan pinjam. "Tahun lalu, koperasi baru dapat meminjam jika beroperasi minimal 2 tahun," katanya.
Strategi lainnya, imbuh Kemas, pihaknya mengembangkan sistem channeling, yaitu bekerja sama dengan seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. "Untuk BPR, kami menetapkan peraturan. Dalam penyalurannya, BPR tidak boleh menetapkan suku bunga melebihi 11 persen kepada nasabah. Peraturan itu ditetapkan Menteri Keuangan," urainya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf, menyatakan, saat ini kontribusi KUMKM bagi PDRB Jabar 43 persen. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM dapat mencapai 8 juta tenaga kerja,sedangkan penyerapan tenaga kerja oleh usaha besar hanya sekitar 2 juta orang.
LPDB KUMKM merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM. Lembaga yang didirikan tahun 2006 ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir bagi KUMKM.

Sumber  : TribunNews

Program KUR Lampaui Target, Kemenkop dan UKM Lakukan Pendampingan 430 Koperasi Seluruh Indonesia

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah memasuki tahun kelima. Berkat kerja sama berbagai pihak, program KUR berjalan dengan baik, ditandai dengan realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 34,3 Trilliun yang berarti telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp. 30 Trilliun.
Demikian di sampaikan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan yang juga menjawab pertanyaan parlemen mengenai perkembangan KUR. Menurut Menkop, hasil yang menggembirakan itu, karena berjalannya sosialisasi yang dilaksanakan di seluruh provinsi oleh Kementerian Teknis, Perbankan dan Pemerintah Daerah.
Implikasi positifnya, semakin banyak masyarakat mengetahui tentang KUR. Untuk menjaga performance KUR itu sendiri, kata Menkop, selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan program pendampingan KUR yang bekerja sama dengan berbagai pihak.
"Itu dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk dapat merealisasikan target KUR untuk tahun 2013 telah ditetapkan sebesar Rp. 36 Triliun. Sebagai bagian pendampingan itu, Kementerian Koperasi dan UKM selama 2012 telah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Pendampingan KUR kepada 430 Koperasi seluruh Indonesia," katanya.
Lebih lanjut Menkop menjelaskan, tugas pokok para Pendamping KUR adalah memberikan penjelasan tentang kebijakan dan aspek-aspek program KUR kepada anggota koperasi dan UMKM di wilayahnya. Para pendamping juga bertugas mengantarkan anggota Koperasi atau UMKM binaannya tersebut untuk dapat mengakses program KUR ke Bank Pelaksana dengan cara memenuhi persyaratan yang diperlukan. Sedangkan keputusan apakah UMKM tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh KUR atau tidak, ditentukan oleh masing-masing Bank Pelaksana KUR.
"Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah UMKM yang didampingi mengakses KUR ke Bank Pelaksana oleh tenaga Pendamping Koperasi berjumlah 29.135 UMKM, dan telah berhasil mem peroleh KUR dari Bank Pelaksana sebanyak 1.645 UMKM, dengan nilai kredit sebesar Rp. 67.472.000.000.-.," katanya.
Sedangkan ditanya soal langkah strategis apa yang telah dilakukan untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terutama untuk menyelesaikan kredit macet?
Menkop menjawab, kewenangan untuk menangani kredit bermasalah ada di masing-masing Bank pelaksana KUR.
Alasannya, aturan/Standard Operasional Procedure (SOP) masing - masing Bank mengenai penanganan debitur bermasalah berbeda beda. Kementerian Koperasi dan UKM kata Menkop, berkonsentrasi untuk melakukan langkah - langkah preventif meliputi menyiapkan materi pendampingan agar KUKM calon debitur mampu menyusun proposal kredit dengan baik, kemudian memperkenalkan "best practice", tentang pemanfaatan kredit secara produktif dan terakhir memberikan guide line bagi KUKM untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan agar memiliki bahan untuk membantu penyelesaian kredit.
Manfaat KUR
Sedangkan manfaat KUR dalam rangka tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi?
Kata Menkop, secara kumulatif realisasi penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana sampai dengan 31 Desember 2012 telah mencapai Rp. 97,6 trilliun kepada 7,6 juta UMKM. Hal ini berarti bahwa minimal sebanyak 7.6 juta UMKM telah mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya, baik berupa modal kerja maupun kredit investasi.
Kata Menkop, sebagian UMKMK tersebut, sebelumnya kesulitan mengakses kredit ke Bank dikarenakan belum bankable. Manfaat KUR dalam pengembangan usaha juga ditandai dengan indikator bahwa sampai saat ini Lebih dari 600 ribu debitur KUR telah bermigrasi menjadi debitur kredit komersial biasa.
Lanjut Menkop, berkembangnya volume penyaluran dan jumlah debitur KUR dipandang sebagai langkah maju untuk lebih banyak membuka sumber-sumber pembiayaan usaha (financiai inclusion) untuk UMKMK. "Karena prestasi ini, kata Menkop, pemerintah Indonesia melalui Presiden RI telah mendapatkan penghargaan dari Lembaga Internasional (International Microcredit Summit Campaign) yang bergerak dalam mengkampanyekan Financial Inclusion di seluruh dunia," katanya.
Sebagai catatan, kata Menkop, jumlah UMKMK yang mendapatkan KUR per tanggal 31 Desember 2012 sebanyak lebih dari 7,6 juta tersebut akan meningkat omsetnya dan berpotensi menciptakan tambahan lapangan kerja baru.
Menurut Menkop, KUR harus diketahui masyarakat luas. Untuk itu, sosialisasi KUR telah dilaksanakan di 33 propinsi dengan ragam kegiatan yang bervariasi, dan menggunakan media audio visual, cetak dan tatap muka. Kementerian Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan Bank Pelaksana dan Kementerian teknis terkait serta SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM untuk melakukan sosialisasi KUR bagi koperasi dan UKM diwilayahnya.
Peran Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam sosialisasi KUR juga meningkat utamanya untuk sektor hulu sebagaimana amanat Inpres No.3/ 2010. Masing - masing Pemerintah daerah telah didorong untuk membentuk Tim Pemantau KUR diketuai oleh Bupati/ Gubernur dengan anggota para SKPD dari kementerian teknis terkait, Bank Pelaksana KUR, Perwakilan BI dan Perusahaan penjamin di daerah. Pembentukan Tim ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan penyaluran KUR di daerah, dan menangani permasalahan lapangan yang perlu mendapat
Sedangkan menjawab kekeliruan pemahaman KUR itu sendiri sehingga bisa mendiskreditkan pemerintah, Menkop menjelasakn, kata kunci untuk mengurangi kekeliruan persepsi masyarakat tentang KUR adalah terus menerus melakukan sosialisasi dengan informasi yang akurat dan obyektif. Kata dia, dalam event-event penting di daerah diadakan penyerahan KUR secara simbolis, dan event tersebut sekaligus dimanfaatkan sebagai media mensosialisasikan KUR.
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa KUR adalah Kredit melalui perbankan yang harus dikelola dan dikembalikan. Kata dia, KUR bukan merupakan hibah ataupun bantuan sosial. Pengertian pengertian yang benar tentang KUR dijadikan materi pokok. Masyarakat harus diberi pemahaman minimal menyangkut 3 (tiga) hal penting tentang kredit yaitu a) manfaat kredit, b) resiko dan c) biaya kredit.
"Memang kita maklumi bahwa masih banyak masyarakat yang tingkat pemahamannya tentang program KUR masih terbatas, disebabkan karena istilah-istilah teknis perbankan membutuhkan tingkat pemahaman tertentu.
Kementerian Koperasi dan UKM terus menggalakkan pelaksanaan Sosialisasi serta memberikan pendampingan KUR mengingat jumlah UMKM yang begitu besar dan tersebar dari pusat-pusat kegiatan ekonomi di kota hingga kepelosok pedesaan di seluruh Indonesia," katanya.

Sumber : Rakyat Merdeka (teks)/Kontan (foto)

KOPERASI SIMPAN PINJAM RENTAN MANIPULASI

Dewan Koperasi Indonesia meminta pemerintah dan pihak terkait mewaspadai oknum melakukan manipulasi terhadap eksistensi koperasi simpan pinjam terkait lahirnya Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Teguh Boediyana, Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), mengatakan kelahiran Undang-undang perkoperasian terbaru  tersebut sangat memungkinkan dimanfaatkan oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. ”UU Perkoperasian terbaru memang menutup kemungkinan keinginan oknum yang memanipulir eksistensi koperasi simpan pinjam (KSP). Oleh karena itu pemerintah harus komitmen dan konsekuen melaksanakan  perintah UU," katanya. Intinya dia meminta pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan pengawasan serta monitoring atas pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012. Sebab, masyarakat perkoperasian tidak ingin UU tidak dipatuhi setelah ditetapkan pada akhir Oktober 2012. Pengawasan yang dimaksud, sesuai yang ditegaskan pada pasal 89 ayat 2 bahwa KSP hanya memberikan pinjaman kepada anggota. Selain itu KSP juga tidak dibenarkan menghimpun dana dari non anggota. Selama pasca pelaksanaan Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, operasional KSP banyak diragukan. Sebab, mereka menghimpun dana secara bebas dari anggota maupun non anggota yang sebenarnya dilarang secara undang-undang. Pada  pasal 123 UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, menegaskan operasional KSP ke depan paling lambat 3 bulan sejak menerima calon anggota, harus menetapkannya menjadi anggota. Termasuk terhadap calon anggota yang sudah terdaftar sebagai debitor, Menurut Teguh Boediyana, saat ini masih banyak strategi atau manipulasi dilakukan oknum pengelola KSP untuk tetap menjadikan seseorang calon anggota dengan menetapkan simpanan pokok sangat besar, Sebagai contoh, katanya, ada KSP yang mematok Simpanan Pokok hingga mencapai Rp100 juta.  Oleh karena itu, Dekopin meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap operasional KSP sebelum lembaga pengawas koperasi dibentuk seperti amanat Undang-undang Perkoperasian terbaru. Undang-undang itu mengamanatkan penyusunan 10 Peraturan Pemerintah dan 6 Peraturan Menteri sebagai bentuk penegasan. “Kami menilai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri harus segera diterbitkan.” Sumber : Bisnis Indonesia

Tahun Ini LPDB Siap Salurkan Rp1,9 Triliun

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menargetkan penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan pada tahun ini sebesar Rp1,9 triliun.

Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengatakan pihaknya telah menyalurkan dana bergulir pinjaman sejak 2008-Januari 2013 sebesar Rp2,7 triliun terhadap 1.813 koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.

“Pada Januari ini sudah dikucurkan Rp19,6 miliar dan yang proses pencairan Rp267,6 miliar,” katanya seusai Sosialisasi Program Rencana Bisnis 2013 dan Evaluasi Mitra LPDB-UMKM di Bandung,.

Kemas menjelaskan selama ini dana bergulir lebih banyak diserap oleh koperasi simpan pinjam (70%), sedangkan UMKM (30%). Tahun ini UMKM diharapkan bisa 60% dan simpan-pinjam 40%, sehingga penyerapan tenaga kerja lebih banyak.

Pihaknya berjanji akan mempermudah penyaluran dana bergulir bagi koperasi dan UMKM, salah satunya operasional koperasi penyalur dana LPDB diperingan menjadi 1 tahun dari persyaratan sebelumnya minimal 2 tahun, serta bunga 6% per tahun untuk koperasi sektor riil dan 9% per tahun untuk koperasi simpan-pinjam.

Kemas menuturkan LPDB berperan mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan KUMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru serta pengentasan kemiskinan. "Sampai dengan 31 Desember 2012 telah terserap sebanyak 676.237 tenaga kerja," ungkapnya.

Berdasarkan rencana bisnis 2013, LPDB menetapkan target penyaluran Rp1,9 triliun dengan jumlah penerima 109.157 UMKM melalui 7.678 mitra koperasi maupun non-koperasi. Target itu dibagi kuota per daerah.

Sumber :  Bisnis.com

Kemenkop Gelar Kompetisi Proposal Usaha

Pemerintah sangat serius meningkatkan jumlah wirausaha nasional dari kalangan perguruan tinggi maupun masyarakat strategis yang diwujudkan melalui lomba pembuatan proposal usaha atau business plan.

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetio, menjelaskan hal itu kepada mahasiswa se Bandung yang tergabung dalam BEM Mahasiswa Bandung pada sosialisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), kemarin.

Ajang ini difokuskan ke perguruan tinggi, sekaligus untuk mengubah mindset mereka agar setelah lulus tidak disibukkan lagi mencari pekerjaan. Tetapi, agar sudah memiliki kepastian memiliki sumber pendapatan dari usaha yang dimulai saat masih di perguruan tinggi.

Menurut Prakoso, seorang wirausaha,   mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Yakni, bisa membuka atau menciptakan peluang kerja kepada orang lain. Intinya, bukan untuk membiayai diri sendiri dari kegiayan bisnisnya.

Saat ini Indonesia masih membutuhkan sekitar 1 juta wirausahawan baru atau pemula untuk menyeimbangkan kegiatan perekonomian Indonesia, yakni mencapai 2 persen dari jumlah penduduk atau populasi. Persentase ini diakui secara internasional bisa mendukung sistem perekonomian satu negara.

Melalui peringatan tahun ketiga Gerakan Kewirausahaan Nasional pada tahun ini di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan pada 18 Maret 2013, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan kelahiran sekitar 1.000 wirausaha baru atau pemula dari kalangan perguruan tinggi maupun masyarakat strategis.

Meski demikian Prakoso mengingatkan agar mahasiswa yang berminat mengikuti lomba menciptakan proposal usaha atau business plan, supaya bertindak jujur saat menciptakan perencanaan. Kepada 1.000 pemenang akan diberi modal awal maksimal Rp25 juta.

”Kami menjamin dana yang akan diserahkan kepada pemenang tidak akan dipotong sepeserpun. Semua dana akan diserahkan melalui masing-masing rekening pemenang. Soal kewajiban NPWP, tidak menjadi kewajiban, karena kami sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan untuk membantu wirausaha baru yang memang belum mempunyai NPWP,” tutur Prakoso.

Pada peringatan GKN ketiga 2013, akan dihadiri wirusahawan muda dan berprestasi seperti pendiri facebook Mark Zuckerberg dari AS maupun pendiri twitter yang akan menjelaskan perjalanan karirnya hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini.

Sumber : Rakyat Merdeka

Kemenkop Akan Ciptakan Satu Juta Lapangan Kerja Baru di 2013

Pentingnya perkembangan dunia usaha guna meningkatkan kesejahteraas masyarakat saat ini menjadi fokus perhatian Kementerian  Koperasi dan UKM. Oleh karenanya, pada tahun 2013 mendatang, Kemenkop dan UKM akan membuka satu juta lapangan kerja di Indonesia.

" 2013, kami memprogramkan akan membuka satu juta lapangan kerja baru," kata Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan saat pemapaaran catatan akhir tahun di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dalam menciptakan lapangan kerja itu, masih kata Syarief, akan dilakukan pula pemberdayaan terhadap enterpreuneur. Salah satunya, memberikan bantuan kredit guna meningkatkan pengembangan usaha yang sedang dilakukan.

" (Enterpreneur) itu kan berkaitan dengan generasi muda. Ini juga komitmen kami," kata Syarief, yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Tak hanya itu, ditahun 2013 ini Kementerian Koperasi juga akan meningkatkan nilai dan penerima Kredit Usah Rakyat (KUR), namun penentuannya terlebih dahuluakan dimatangkan dalam Forum Bersama KUR. Alasannya, menurut Syarief, ada sejumlah debtur yang tidak menginginkan pinjaman selama setahun lamanya.

Ada debitur yang ingin dibawah enam bulan. Unutk itu, harus dimatangkan terlebih dahulu," demikian Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) itu.

Sumber : Rakyat Merdeka

Abon Lelenya UCT Marelan

Setelah mati suri beberapa waktu, kini kelompok Usaha Citra Tani  (UCT) Marelan, mulai mengembangkan produk abon lele. Selain itu juga adaproduk lain semisal bubuk jahe instan, peyek bayam, peyek kacang, kue bawang, kripik sanjai, keripik ubi gurih, peyek kacang hijau bahkan juga sabur cair.

Ketua UCT Marelan, Rosita yang didampingi Sekretaris, Dian Hayati dan bendahara Wulandari kepada MedanBisnis, baru-baru ini menyebutkan, pengembangan produk olahan lele tersebut, diharapkan dapat membantu para petani lele. "Sekaligus untuk memotivasi para ibu rumah tangga lebih kreatif," sambungnya.

Dia menjelaskan kalau abon lele yang diproduksi UCT dijamin tidak menggunakan bahan pengawet. Pengerjaannya murni dilakukan anggota UCT. Mereka membuat abon lele karena selama ini produk tersebut masih jarang ditemukan dipasaran.

"Selama ini, abon lele ini masih jarang dipasaran. Kemudian anak-anak juga jarang suka sama ikan lele. Padahal, di ikan ini banyak kandungan gizinya. Namun dengan olahan ini, diharapkan ada peningkatan konsumsi lele dalam benyuk lain," katanya. Apalagi rasanya enak dan hampir mirip rasa abon daging sapi.

Masalah bahan baku abon ini pun menurutnya tidak ada masalah. Bahkan kedepan, para ibu rumah tangga ini pun diharapkan bisa membantu ketersediaan bahan baku nantinya.

Dia menjelaskan, untuk memproduksi abon lele tidak terlalu sulit. Hanya saja penyusutannya cukup tinggi. Dari 10 kg ikan lele, dagingnya hanya bisa diperoleh sekira 4 kg. Setelah diproses, hanya tersisa 2,3 kg, abon. Karenanya, harga abon lele ini dipatok UCT Rp 20 ribu per onsnya.

Sumber : Harian MedanBisnis 

Pemerintah Daerah di Sumut tak Dapat Penghargaan Penggerak Koperasi

Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada 21 Kepala Daerah Kabupaten dan Kotamadya seluruh Indonesia dengan predikat sebagai Penggerak Koperasi  2012 yang dinilai sukses memberdayakan koperasi di daerah masing-masing.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menyerahkan secara langsung penghargaan berupa Pataka pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Koperasi dan UKM di Hotel Mercure, Jakarta Utara, 17  Desember lalu.

Namun di antara 21 kepala daerah tersebut, tak satu pun berasal dari kabupaten/kotamadya di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun pemerintah kabupaten yang menerima penghargaan Penggerak Koperasi 2012 adalah, Kabupaten Temanggung (Jateng), Kabupaten Ngada (NTB), Kabupaten Pacitan (Jatim), Kabupaten Kulonprogo (DIY), Kabupaten Probolinggo (Jatim).

Berikutnya, Kabupaten Jember, Kabuaten Sumenep, Kabupaten Kediri, Kabupaten  Mojokerto, Kabupaten  Bondowoso, Kabupaten Nganjuk (Jatim), Kabupaten Manggarai Timur (NTT), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kaltim).

Penerima untuk tingkat kotamadya adalah, Kotamadya Bengkulu, Kotamadya Semarang, Kotamadya  Salatiga (Jateng), Kotamadya Pekanbaru (Riau), dan Kotamadya Bontang (Kaltim).
Menteri Sjarifuddin Hasan menyatakan bangga atas prestasi yang mereka raih. Penilaian kinerja seluruh kepala daerah kabupaten dan kotamadya dilakukan aparat Kementerian Koperasi dan UKM.
”Terhadap pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah memberdayakan koperasi di wilayahnya, perlu diberi penghargaan agar terus meningkatkan peran dan komitmennya untuk memberdayakan koperasi,” ujar Sjarifuddin Hasan.

Dia meminta kepala daerah yang menerima penghargaan pada tahun ini agar tetap aktif memberdayakan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) untuk menciptakan lapangan kerja di wilayah masing-masing.

Pimpinan daerah juga diminta mampu menciptakan iklim kondusif melalui dukungan kebijakan pemerintah setempat. Termasuk menyediakan alokasi anggaran bagi KUMKM, menyediakan sarana dan prasarana memadai serta menerapkan sistem pelayanan satu atap.

Sumber  : Bisnis.com

Bunga Kredit Dana Bergulir akan Diturunkan

Lembaga Pengelola Dana Bergulir berupaya menurunkan suku bunga pinjaman dari 6% menjadi 1 % per tahun bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor usaha padat karya.
Kemas Danial, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), mengatakan pihaknya masih mendiskusikan rencana penurunan suku bunga pinjaman bagi sektor UKM strategis itu dengan Kementerian Keuangan.
"Maksudnya untuk membicarakan revisi kebijakan terhadap penurunan tingkat suku bunga pinjaman sebagai salah satu keberpihakan (pemerintah) pada penyerapan tenaga kerja sekaligus menurunkan angka kemiskinan," ujarnya..
Dia menjelaskan saat ini suku bunga pinjaman untuk sektor riil ditetapkan sebesar 6% per tahun dengan sistem menurun atau sliding. Pengajuan pinjaman diwajibkan melalui wadah koperasi. Adapun, suku bunga untuk koperasi simpan pinjam (KSP) ditetapkan sebesar 9% per tahun. Salah satu upaya memperluas pembiayaan kepada KUMKM, LPDB melaksanakan temu mitra dengan pelaku koperasidan usaha mikro, kecil dan menengah di Gedung SME Tower, Jakarta Selatan.
Pertemuan LPDB dengan mitranya itu mengangkat tema Meningkatkan daya saing KUMKM pada Perekonomian Nasional Melalui Dana Bergulir. Pertemuan tersebut merupakan agenda tahunan untuk mendapatkan berbagai informasi atau masukan dari seluruh mitra yang dijadikan sebagai strategi peningkatan kinerja. LPDB merupakan satuan kerja pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Kemas mengatakan temu mitra dilaksanakan untuk menjaga hubungan profesional yang baik dengan seluruh mitranya di Indonesia. Dengan demikian eksistensi LPDB bisa menjadi stimulus bagi peningkatan kinerja di sektor riil.
Temu mitra juga dijadikan sebagai ajang sosialisasi kebijakan pemerintah melalui LPDB kepada koperasi, usaha, mikro, kecil, dan menengah. Meski operasionalnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, LPDB tetap tunduk kepada peraturan menteri keuangan sebagai instansi yang bertanggung jawab pada otoritas jasa keuangan di Indonesia.

Sumber : Bisnis Indonesia

Syaripreneur, Berbisnis dengan Syariah

Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) meluncurkan program Syaripreneur di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, baru-baru ini. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang menjalankan usaha sesuai dengan syariah Islam.
Tingginya angka pengangguran mendorong pemuda Indonesia untuk menciptakan usaha-usaha baru. Namun demikian, usaha baru ini masih banyak yang berorientasi pada tujuan kekayaan. "Untuk itu, ADI meluncurkan program Syaripreneur agar wirausaha-wirausaha baru tidak hanya melihat bisnis dari sisi profit, tetapi juga bisa menjalankannya sesuai dengan syariah Islam," ujar Ketua Bidang Koperasi ADI Achmad Tjahtja.
Ia menambahkan, program ini diberikan kepada dosen-dosen di Indonesia untuk menjadi bekal bagi mereka dalam menciptakan calon-calon wirausaha di kampus. "Dosen memiliki peran penting dalam menyiapkan ilmu dan mental mahasiswanya," tutur Achmad Tjahtja.
Tjahtja menilai, selama ini program-program pelatihan wirausaha hanya berkutat pada pelatihan konvensional. Artinya, pelatihan hanya difokuskan pada bagaimana mengembangkan bisnis untuk meningkatkan omzet. Padahal, kata Tjahtja, berbisnis tidak melulu bicara omzet. "Dalam bisnis, perlu juga dikembangkan nilai-nilai religius yang sesuai nilai syariah, seperti sistem berbagi dan nonribai" tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam program Syaripreneur, akan dikembangkan pelatihan khusus dosen terkait bagaimana memberikan mood buster kepada mahasiswa untuk berwirausaha sesuai syariah. Sejauh ini, kata dia, tidak ada perbedaan mendasar terkait wirausaha biasanya dengan yang berbasis syariah. Namun, ada beberapa perlakuan terhadap bisnis yang tentu saja harus diperhatikan, seperti pengelolaan keuangan, tidak adanya sistem bunga, dan lain-lain. "Pelatihannya sedikit lebih kompleks," kata Tjahtja.
Ia mengemukakan, tidak hanya pelatihan, dosen juga diberi modal bergulir untuk mengimplementasikan teori yang diberikan kepada mahasiswa. Dosen juga diberi kesempatan untuk berwirausaha agar mahasiswa bisa melihat contoh tersebut dan berbuat hal yang sama. Dana bergulir ini berasal dari dana ADI dan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
Tjahtja menyebutkan, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia melalui konsep inkubator bisnis. Hal ini diharapkan bisa mendorong dosen tidak hanya berteori di kelas, tetapi juga membuktikan teorinya.

Sumber : Republika

BIROKRASI TOP DOWN MEMBUNUH UMKM

"Kebijakan pemerintah yang belum berpihak ke UMKM juga membuat sektor ini belum terberdayakan maksimal"

BIROKRASI pemerintah yang top down, kadang kala sudah membuat program tanpa mengetahui kebutuhan di lapangan, justru bisa membunuh  pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Cerita persahabatan monyet dengan ikan mas, di mana si monyet berinisiatif menyelamatkan rekannya ke atas pohon ketika banjir besar di sungai, bisa jadi perumpamaan. Memang si monyet bermaksud baik, tapi ketidakmengertiannya akan kebutuhan sang rekan justru membuat ikan mas mati," kata Wakil Ketua Umum Bidang UMKM dan Industri Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara, Ichsan Taufiq.
Ichsan berbicara di hadapan peserta pelatihan tenaga pendamping UMKM yang diselenggarakan Pusat Inkubator Bisnis Cikal USU bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, di Hotel Grand Antares Medan,  Selasa (20/11).
Dia mengatakan, sebenarnya sudah banyak upaya dilakukan pemerintah untuk membangun UMKM. Bahkan terkait kendala permodalan, lewat peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan perusahaan besar mengeluarkan dana coorporate social responsibility (CSR) selain 5% keuntungan perusahaan untuk membantu sektor tersebut. "Namun, target menciptakan 2% entrepreneur dari jumlah penduduk sebagai syarat menjadi sebuah negara maju, belum terwujud," katanya.
Dijelaskan, 50 juta lebih pelaku UMKM memang sudah sekitar 20% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Namun belum semuanya bisa dikategorikan entrepreneur, karena entrepreneur bukan berarti hanya membuat atau menjual satu dua jenis barang.
"Entrepeneur lebih pada kemampuan memberi nilai tambah bagi suatu produk atau barang. Tantangan sekarang adalah menaikkan taraf 50 juta lebih penduduk itu, hingga 2% di antaranya menjadi entrepreneur," jelasnya.
Kadin sendiri, dikatakan Ichsan, menyikapi kondisi tersebut dengan cara turun langsung ke pelaku UMKM. Lewat bidang UMKM dan industri kreatif yang dia bawahi, sudah mulai mentabulasi apa sebenarnya problematika UMKM untuk kemudian didialogkan dengan pemerintah. "Sampai ditemukan apa sebenarnya kendala dan kebutuhan UMKM, sehingga bisa dibuat program untuk membantunya," ucapnya.
Dia memaparkan lagi, kebijakan pemerintah yang belum berpihak ke UMKM juga membuat sektor ini belum terberdayakan maksimal. Sebenarnya, kata dia, pelaku UMKM tidak minta diistimewakan, hanya meminta pemerintah berada di tengah antara UMKM dengan usahawan besar. "Itu untuk semua aspek, seperti untuk mendapatkan akses modal dan akses sumber daya," tambahnya.
Dia mencontohkan persoalan bahan bakar minyak (BBM) solar. Ketika industri besar memperoleh kemudahan mendapatkan solar industri, bahkan langsung diantar ke lokasi, pelaku UMKM justru belum mendapat jawaban ketika meminta fasilitas sama.
Terkait keberpihakan lembaganya ke UMKM, Ichsan menyebutkan, sejak dua tahun lalu Kadin Sumut sudah mendirikan Layanan Pengembangan Usaha (LPU). Selain di Sumut, LPU baru ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
"LPU berfungsi mengadakan pelatihan, pendampingan sampai penyiapan SDM. Dalam aktivitasnya kami bekerjasama dengan Kadin Jerman. Jadi untuk pelaku UMKM yang ingin berkonsultasi, mengadakan pelatihan serta pembinaan SDM, silakan datang. Untuk beberapa kegiatan, kami mengupayakan pelatihan dan pendampingan gratis dengan mendatangkan tenaga ahli dari Jerman," katanya.

Sumber : Harian MedanBisnis

Usaha Juga Bisa Bermodal Sosial

"Dengan membangun jaringan (networking), satu usaha bisa terbangun dan sukses"

TERNYATA uang bukan segalanya dalam mengelola usaha. Meksi diakui peranan uang tidak bisa dilepaskan, namun bukanlah jadi modal faktor yang utama untuk sukses. Dengan membangun jaringan (networking), satu usaha bisa terbangun dan sukses.
Kepala Dinas Koperasi & UKM Sumut Jhonny Pasaribu melalui Kepala Bidang Bina Usaha Drs Murdeni Muis menyebutkan hal itu pada Pelatihan Tenaga Pendamping dalam Peningkatan Produktifitas dan Kapasitas UKM Tenant yang diselenggarakan pusat Inkubator Bisnis Cikal USU bekerjasama dengan Dinas Koperasi & UKM Sumut, Selasa (20/11).
Dijelaskannya, dalam mengelola usaha ada lima modal dasar. Masing-masing modal sosial disusul, modal keahlian, wirakoperasi, kepercayaan dan keuangan (financial). "Dengan modal sosial bisa cari uang. Namun dengan modal finansial, tidak bisa menjadi modal sosial," katanya seraya menekankan dalam mengelola usaha, yang diutamakan jaringan.
Bahkan selama ini, sebutnya, dalam mengelola usaha, masih terfokus pada modal financial. Dengan Dengan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Namun sebanarnya dengan modal sosial tadi, bisa mendapatkan uang dengan adanya hubungan yang baik.
Deni sapaan akrabnya juga menambahkan, dalam membangun hubungan sosial ini, juga harus didukung dengan fikiran fositif. Oleh karenanya, bagi para pendamping, disarankan untuk membangun hubungan yang positif dengan yang mendampingi.
"Sebagai pendamping harus bisa membuat berfikir positif. Untuk bisa dia berfikir psotif ini, salah satunya dengan membangun komunikasi," katanya seraya menambahkan meski berfikir positif ini tidak semudah yang dibayangkan.
Salah satu peserta pelatihan Agus Hidayat dari KSU Pilar Karya Mandiri dalam kesempatan itu menguatkan argumen pengelolaan usaha tanpa modal tersebut. "Dulu saya, menjual beras organik dari nol modal. Dengan membawa ke teman-teman yang semua ada di Medan dan di perbankan,"katanya, namun kini dia sudah mendapatkan penawaran untuk mengisi beras organik di pusat perbelanjaan modern di Indonesia.
Dia membuktikan salah satu modal untuk usaha itu, tidak sepenuhnya modal finansial. Melainkan dengan modal sosial dan komunikasi. "Tadi kalau pak Deni mengatakan modal financial urutan kelima, kalau bagi saya modal itu ke 17," katanya di hadapan peserta lainnya.
Ketua Pusat Inkubator Bisnis Cikal USU, Prof Dr Ritha F Dalimunthe SE MSi dalam sambutannya menyebutkan, berdasarkan data resmi  Badan Pusat Statistik per Agustus 2012, tingkat pengangguran terbuka di Indonesa mencapai 6,14%n atau sekira 7,61 juta jiwa.
Pada kesempatan yang sama, dia menyebutkan persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi tersebut seperti rendahnya mutu dan kompetens sumber daya manusia. Selain itu, banyak lulusan sekolah menegah umum dan perguruan tinggi yang menganggur. Padahal banyak kesempatan kerja di dalam negeri. Namun yang dari potensi yang ada, hanya bisa terisi rata-rata 30%.
Minimnya pendidikan dan keterampilan kewirausahaan (enterprener) bagi angkatan kerja, sehingga  membuat mereka kurang mampu membuka lapangan kerja. Pada kesempatan yang sama dia menyebutkan, sebenarnya entreprener tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pendidikan. Namun selama ini, banyak pihak yang salah paham dalam menginterpretasikannya.
Misalnya, enterpreneuer ini, adalah berdagang. Padahal, bukan. Kemudian pemahaman lainnya, enterprener itu, belajar membuat, memulai bisnis dengan modal, pendidikan  sekolah jurusan bisnis. Dia menekankan, bagi seorang enterprener dia harus tahu pasar dan apa yang diinginkan oleh pasar.
Pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut hingga 22 November 2012 tersebut menghadirkan sejumlah nara sumber seperti Drs Murdeni Lubis, Ketua Kadin Sumut Ivan Batubara, Koad Chamdi, Prof Ritha F Dalimunthe, Dr Yenni Absah, Aulia Ishak, Syafrizal Helmi, Prof Dr Prihatin Lumbanraja dan Lagut Sutandra SE MSi.


Sumber : Harian MedanBisnis

Koperasi Jadi Solusi Pengangguran

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Februari 2012 jumlah penduduk Indonesia yang menganggur sebanyak 7,61 juta orang atau 6,32 persen dan jumlah total angkatan kerja sebanyak 120,41 juta orang. Koperasi dinilai merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran tersebut
Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional bertajuk Pengembangan Jiwa Kewirausahaan yahg Berkeariian Lokal dan Berdaya Saing untuk Menangkap Peluang Usaha pada Persaingan Global", di Universitas Dr Soetomo, Surabaya, baru-baru ini.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, penganggur yang berpendidikan perguruan tinggi atau sarjana berjumlah 492343 orang. Adapun penganggur berpendidikan diploma atau akademi sebanyak 244.687 orang.
Syarief menuturkan, salah satu cara mengurangi tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi adalah kegiatan pengembangan wirausaha berbasis koperasi Melalui kegiatan tersebut para mahasiswa diminta dan dibina dalam membuat koperasi serta berwirausaha.
"Khusus untuk proyek percontohan di Surabaya, kami akan memberikan bantuan sosial senilai Rp 25 juta per kelompok yang minimal beranggotakan 20 orang. Jenis usaha tergantung pada kreativitas dan rencana bisnis mahasiswa," kata Syarief.
Kelompok mahasiswa tersebut harus mengajukan rencana bisnis, yang selanjutnya disaring untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Pengembangan kewirausahaan serupa dimungkinkan dikembangkan pula di daerah lain.
Rektor Universitas Dr Soetomo, Ulul Albab mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi daerah favorit incaran investor, terutama penanaman modal dalam negeri (PMDN). Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi PMDN terbesar kurun Januari-September 2012 ada di Jawa Timur, yakni senilai Rp 12 triliun atau 183 persen dari total realisasi investasi PMDN di Indonesia sepanjang kurun waktu tersebut.
Pertumbuhan ekonomi dan kondisi investasi tersebut akan berdampak positif, terlebih jika dimainkan oleh para pelaku usaha dalam negeri dengan kearifan lokal.

Sumber : KOMPAS

Koperasi Didorong Garap Energi

Pemerintah meningkatkan sumber daya manusia anggota koperasi untuk menggarap pengembangan usaha energi terbarukan, biomassa, dan pariwisata yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomis masyarakat. Braman Setyo, Deputi Bidang Peroduksi Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan Indonesia sebagai negara kaya raya yang memiliki potensi usaha berbasis energi baru terbarukan, biomassa, dan pariwisata, masyarakat harus didorong untuk memanfaatkannya.
"Potensi energi terbarukan merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia, sehingga harus dikembangkan dan dijaga kesinambung-annya. Sebab, sektor ini jelas memberikan kontribusi ekonomi," katanya pada pendidikan dan latihan pengelolaan usaha terbarukan di Hotel Ibis, Jakarta Pusat. Sekitar 75 peserta dari berbagai daerah mengikuti pelatihan dibidang energi terbarukan, biogas dan pariwisata yang dilaksanakan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM. Khususnya pengelolaan melalui anggota koperasi.
Menurut Braman, dari agenda pendidikan dan pelatihan ini, peserta diharakan bisa menyerap seluruh materi sehingga berdampak pada semangat kewirausahaan. Sebab, pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pribadi, disiplin dan etos kerja. Selain itu meningkatkan ketrampilan teknis dan aspek usaha koperasi serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi. Khususnya di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), biogas atau biomassa, dan pariwisata.
Potensi energi terbarukan dan pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang harus dijaga dan dikembangkan. Terbukti pada era krisis global, sektor ini tetap memberi kontribusi ekonomi. Pada 2010 misalnya, sektor ini memberisumbangan devisa sebesar Rp75 triliun. "Adapun, serapan tenaga kerja mencapai 6,7% dari seluruh penyerapan tenaga -kerja nasional. Pelatihan ini diselenggarakan, karena pembangunan terhadap sektor ini masih kerap menghadapi berbagai kendala internal maupun eksternal."
Yang pasti, katanya, koperasi menjadi bagian strategis dan sentral untuk mendukung usaha di PLTMH, Biomassa, dan Pariwisata. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat koperasi seperti tidak berdaya .membentuk kelembagaan masyarakat bagi kesejahteraan bersama.
"Sejalan dengan itu, kami harus menanamkan semangat dan mentalitas kewirausahaan yang wajib dimiliki pengelola koperasi dan anggotanya. Strategi ini diharapkan mampu menumbuhkan wirausaha-wirausaha tangguh yang berbasis pada sumberdaya lokal atau resources based, tutur Braman Setyo.

Sumber : Bisnis Indonesia