MoU Kemensos dan Kemenkop UKM, 1.160 Kube Menjadi Koperasi

Sebanyak 1.160 Kelompok Usaha Bersama (Kube) akan ditingkatkan menjadi koperasi. Nantinya, seluruh koperasi tersebut akan menjadi binaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) dan tidak lagi mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, sebesar 1.160 Kube status kelembagaannya meningkat Tidak semuanya akan menjadi koperasi, tapi digabung sesuai lokasinya. "Kube satu kelompok 10 orang. Sementara Koperasi minimal 20 orang. Makanya, nanti digabung supaya jadi 20 orang. Nanti mereka diseleksi Kemenkop dan UKM. Tidak mungkin semua dikoperasikan," ujarnya usai penandatangan MoU antara Kemensos dan Kemenkop dan UKM di Jakarta.
Koperasi KUBE ini, lanjut Salim, bisa menjadi sarana untuk membangun tolong menolong, peduli dan berbagi, prinsipnya dari dan oleh masyarakat "Semoga dengan MoU ini Insya Allah mereka yang sudah sukses semakin meningkat Kita sangat optimistis dengan adanya kerja sama ini," tandasnya
MoU itu, kata Salim, merupakan langkah yang cukup bagus agar mereka yang gabung dalam kelompok ini bisa meningkat. Rencananya dalam upaya peningkatan koperasi KUBE itu, setiap kelompok usaha yang terdiri dari 10 Kepala Keluarga (KK) akan diberikan dana bantuan berupa hibah senilai Rp 20 juta. "Karena sifatnya hibah, jadi tidak ada jaminan, dan dana ini diperuntukkan bagi warga miskin agar bisa mendiri dalam finansial," pungkasnya
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, mengatakan, dengan naiknya status kelembagaan 1.160 Kube membuat jumlah koperasi bertambah. Saat ini, jumlah koperasi seluruh Indonesia mencapai 194.344 unit Target tahun ini tembus di angka 200 ribu.
"Kemensos yang membuat target kami tercapai," katanya.
Menurutnya, ada berbagai versi koperasi yang disiapkan. Nanti koperasi baru tersebut akan difasilitasi apakah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, dan kredit komersial. "Tingkatannya ada. Kita melakukan pembinaan dan pelatihan. Kalau dari Kube naik, jadi koperasi kita arahkan dapat KUR. Kalau sudah bagus kita naikkan untuk dapat dana bergilir. Kalau sudah bagus lagi dapat kredit komersial," paparnya.

Sumber : Indo Pos

Koperasi Baru Boleh Pinjam ke LPDB

Untuk meningkatkan kinerja sekligus roda ekonomi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-UMKM) menyiapkan dana bergulir bagi KUMKM, yang bersumber pada APBN.
"Total nilai yang kami alokasikan pada 2013 senilai Rp 1,9 triliun," kata Direktur Utama LPDB KUMKM, Kemas Danial, seusai Monitoring, Evaluasi, dan Sosialisasi Rencana Bisnis LPDB KUMKM 2013 di Gedung Senbik, Jalan Soekarno Hatta Bandung.
Kemas mengatakan, sejak 2008 sampai 11 Januari 2013, pihaknya menyalurkan dana bergulir Rp 2,7 triliun kepada sekitar 1.813 mitra usaha. Sedangkan khusus Jabar, kata Kemas, sejak 2008 sampai 11 Januari 2013, penyalurannya Rp 411,7 miliar.
"Alokasi untuk Jabar pada tahun ini naik 100 persen. Pada 2013, alokasi Jabar sebesar Rp 250-300 miliar. Proyeksi penyalurannya pada 2013 sebanyak 214,7 miliar," ujarnya.
Agar lebih produktif, tahun ini LPDB fokus menyalurkan dana bagi sektor riil, karena dianggap lebih bermanfaat dalam menggerakkan ekonomi, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.
"Tahun lalu, 70 persen penyerapan oleh sektor simpan pinjam. Sebesar 30 persennya sektor riil. Sekarang, kami ubah menjadi 60 persen sektor riil, sisanya simpan pinjam," ujarnya.
Naiknya alokasi dana bergulir itu pun untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang berpotensi menyebabkan inflasi, seperti naiknya upah minimum kota-kabupaten (UMK) dan  tarif dasar listrik (TDL). "Dana itu untuk menyeimbangkan keuangan koperasi dan UMKM agar mereka dapat menutupi biaya operasionalnya akibat naiknya UMK dan TDL, sekaligus meningkatkan kinerjanya," kata Kemas.
Upaya lainnya, imbuh Kemas, pihaknya mempermudah persyaratan peminjaman dana. Misalnya, koperasi yang baru beroperasi minimal 1 tahun, berbadan hukum, dan legalitasnya diakui, dapat mengajukan pinjaman, yang suku bunganya 6 persen untuk sektor riil dan 9 persen simpan pinjam. "Tahun lalu, koperasi baru dapat meminjam jika beroperasi minimal 2 tahun," katanya.
Strategi lainnya, imbuh Kemas, pihaknya mengembangkan sistem channeling, yaitu bekerja sama dengan seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. "Untuk BPR, kami menetapkan peraturan. Dalam penyalurannya, BPR tidak boleh menetapkan suku bunga melebihi 11 persen kepada nasabah. Peraturan itu ditetapkan Menteri Keuangan," urainya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf, menyatakan, saat ini kontribusi KUMKM bagi PDRB Jabar 43 persen. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM dapat mencapai 8 juta tenaga kerja,sedangkan penyerapan tenaga kerja oleh usaha besar hanya sekitar 2 juta orang.
LPDB KUMKM merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM. Lembaga yang didirikan tahun 2006 ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir bagi KUMKM.

Sumber  : TribunNews

Program KUR Lampaui Target, Kemenkop dan UKM Lakukan Pendampingan 430 Koperasi Seluruh Indonesia

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah memasuki tahun kelima. Berkat kerja sama berbagai pihak, program KUR berjalan dengan baik, ditandai dengan realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 34,3 Trilliun yang berarti telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp. 30 Trilliun.
Demikian di sampaikan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan yang juga menjawab pertanyaan parlemen mengenai perkembangan KUR. Menurut Menkop, hasil yang menggembirakan itu, karena berjalannya sosialisasi yang dilaksanakan di seluruh provinsi oleh Kementerian Teknis, Perbankan dan Pemerintah Daerah.
Implikasi positifnya, semakin banyak masyarakat mengetahui tentang KUR. Untuk menjaga performance KUR itu sendiri, kata Menkop, selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan program pendampingan KUR yang bekerja sama dengan berbagai pihak.
"Itu dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk dapat merealisasikan target KUR untuk tahun 2013 telah ditetapkan sebesar Rp. 36 Triliun. Sebagai bagian pendampingan itu, Kementerian Koperasi dan UKM selama 2012 telah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Pendampingan KUR kepada 430 Koperasi seluruh Indonesia," katanya.
Lebih lanjut Menkop menjelaskan, tugas pokok para Pendamping KUR adalah memberikan penjelasan tentang kebijakan dan aspek-aspek program KUR kepada anggota koperasi dan UMKM di wilayahnya. Para pendamping juga bertugas mengantarkan anggota Koperasi atau UMKM binaannya tersebut untuk dapat mengakses program KUR ke Bank Pelaksana dengan cara memenuhi persyaratan yang diperlukan. Sedangkan keputusan apakah UMKM tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh KUR atau tidak, ditentukan oleh masing-masing Bank Pelaksana KUR.
"Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah UMKM yang didampingi mengakses KUR ke Bank Pelaksana oleh tenaga Pendamping Koperasi berjumlah 29.135 UMKM, dan telah berhasil mem peroleh KUR dari Bank Pelaksana sebanyak 1.645 UMKM, dengan nilai kredit sebesar Rp. 67.472.000.000.-.," katanya.
Sedangkan ditanya soal langkah strategis apa yang telah dilakukan untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terutama untuk menyelesaikan kredit macet?
Menkop menjawab, kewenangan untuk menangani kredit bermasalah ada di masing-masing Bank pelaksana KUR.
Alasannya, aturan/Standard Operasional Procedure (SOP) masing - masing Bank mengenai penanganan debitur bermasalah berbeda beda. Kementerian Koperasi dan UKM kata Menkop, berkonsentrasi untuk melakukan langkah - langkah preventif meliputi menyiapkan materi pendampingan agar KUKM calon debitur mampu menyusun proposal kredit dengan baik, kemudian memperkenalkan "best practice", tentang pemanfaatan kredit secara produktif dan terakhir memberikan guide line bagi KUKM untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan agar memiliki bahan untuk membantu penyelesaian kredit.
Manfaat KUR
Sedangkan manfaat KUR dalam rangka tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi?
Kata Menkop, secara kumulatif realisasi penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana sampai dengan 31 Desember 2012 telah mencapai Rp. 97,6 trilliun kepada 7,6 juta UMKM. Hal ini berarti bahwa minimal sebanyak 7.6 juta UMKM telah mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya, baik berupa modal kerja maupun kredit investasi.
Kata Menkop, sebagian UMKMK tersebut, sebelumnya kesulitan mengakses kredit ke Bank dikarenakan belum bankable. Manfaat KUR dalam pengembangan usaha juga ditandai dengan indikator bahwa sampai saat ini Lebih dari 600 ribu debitur KUR telah bermigrasi menjadi debitur kredit komersial biasa.
Lanjut Menkop, berkembangnya volume penyaluran dan jumlah debitur KUR dipandang sebagai langkah maju untuk lebih banyak membuka sumber-sumber pembiayaan usaha (financiai inclusion) untuk UMKMK. "Karena prestasi ini, kata Menkop, pemerintah Indonesia melalui Presiden RI telah mendapatkan penghargaan dari Lembaga Internasional (International Microcredit Summit Campaign) yang bergerak dalam mengkampanyekan Financial Inclusion di seluruh dunia," katanya.
Sebagai catatan, kata Menkop, jumlah UMKMK yang mendapatkan KUR per tanggal 31 Desember 2012 sebanyak lebih dari 7,6 juta tersebut akan meningkat omsetnya dan berpotensi menciptakan tambahan lapangan kerja baru.
Menurut Menkop, KUR harus diketahui masyarakat luas. Untuk itu, sosialisasi KUR telah dilaksanakan di 33 propinsi dengan ragam kegiatan yang bervariasi, dan menggunakan media audio visual, cetak dan tatap muka. Kementerian Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan Bank Pelaksana dan Kementerian teknis terkait serta SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM untuk melakukan sosialisasi KUR bagi koperasi dan UKM diwilayahnya.
Peran Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam sosialisasi KUR juga meningkat utamanya untuk sektor hulu sebagaimana amanat Inpres No.3/ 2010. Masing - masing Pemerintah daerah telah didorong untuk membentuk Tim Pemantau KUR diketuai oleh Bupati/ Gubernur dengan anggota para SKPD dari kementerian teknis terkait, Bank Pelaksana KUR, Perwakilan BI dan Perusahaan penjamin di daerah. Pembentukan Tim ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan penyaluran KUR di daerah, dan menangani permasalahan lapangan yang perlu mendapat
Sedangkan menjawab kekeliruan pemahaman KUR itu sendiri sehingga bisa mendiskreditkan pemerintah, Menkop menjelasakn, kata kunci untuk mengurangi kekeliruan persepsi masyarakat tentang KUR adalah terus menerus melakukan sosialisasi dengan informasi yang akurat dan obyektif. Kata dia, dalam event-event penting di daerah diadakan penyerahan KUR secara simbolis, dan event tersebut sekaligus dimanfaatkan sebagai media mensosialisasikan KUR.
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa KUR adalah Kredit melalui perbankan yang harus dikelola dan dikembalikan. Kata dia, KUR bukan merupakan hibah ataupun bantuan sosial. Pengertian pengertian yang benar tentang KUR dijadikan materi pokok. Masyarakat harus diberi pemahaman minimal menyangkut 3 (tiga) hal penting tentang kredit yaitu a) manfaat kredit, b) resiko dan c) biaya kredit.
"Memang kita maklumi bahwa masih banyak masyarakat yang tingkat pemahamannya tentang program KUR masih terbatas, disebabkan karena istilah-istilah teknis perbankan membutuhkan tingkat pemahaman tertentu.
Kementerian Koperasi dan UKM terus menggalakkan pelaksanaan Sosialisasi serta memberikan pendampingan KUR mengingat jumlah UMKM yang begitu besar dan tersebar dari pusat-pusat kegiatan ekonomi di kota hingga kepelosok pedesaan di seluruh Indonesia," katanya.

Sumber : Rakyat Merdeka (teks)/Kontan (foto)

KOPERASI SIMPAN PINJAM RENTAN MANIPULASI

Dewan Koperasi Indonesia meminta pemerintah dan pihak terkait mewaspadai oknum melakukan manipulasi terhadap eksistensi koperasi simpan pinjam terkait lahirnya Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Teguh Boediyana, Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), mengatakan kelahiran Undang-undang perkoperasian terbaru  tersebut sangat memungkinkan dimanfaatkan oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. ”UU Perkoperasian terbaru memang menutup kemungkinan keinginan oknum yang memanipulir eksistensi koperasi simpan pinjam (KSP). Oleh karena itu pemerintah harus komitmen dan konsekuen melaksanakan  perintah UU," katanya. Intinya dia meminta pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan pengawasan serta monitoring atas pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012. Sebab, masyarakat perkoperasian tidak ingin UU tidak dipatuhi setelah ditetapkan pada akhir Oktober 2012. Pengawasan yang dimaksud, sesuai yang ditegaskan pada pasal 89 ayat 2 bahwa KSP hanya memberikan pinjaman kepada anggota. Selain itu KSP juga tidak dibenarkan menghimpun dana dari non anggota. Selama pasca pelaksanaan Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, operasional KSP banyak diragukan. Sebab, mereka menghimpun dana secara bebas dari anggota maupun non anggota yang sebenarnya dilarang secara undang-undang. Pada  pasal 123 UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, menegaskan operasional KSP ke depan paling lambat 3 bulan sejak menerima calon anggota, harus menetapkannya menjadi anggota. Termasuk terhadap calon anggota yang sudah terdaftar sebagai debitor, Menurut Teguh Boediyana, saat ini masih banyak strategi atau manipulasi dilakukan oknum pengelola KSP untuk tetap menjadikan seseorang calon anggota dengan menetapkan simpanan pokok sangat besar, Sebagai contoh, katanya, ada KSP yang mematok Simpanan Pokok hingga mencapai Rp100 juta.  Oleh karena itu, Dekopin meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap operasional KSP sebelum lembaga pengawas koperasi dibentuk seperti amanat Undang-undang Perkoperasian terbaru. Undang-undang itu mengamanatkan penyusunan 10 Peraturan Pemerintah dan 6 Peraturan Menteri sebagai bentuk penegasan. “Kami menilai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri harus segera diterbitkan.” Sumber : Bisnis Indonesia

Ariadi Kembangkan Usaha Gula Tebu

Awalnya Ariadi tidak pernah berpikir akan memiliki usaha pengolahan gula tebu, apalagi saat itu dia hanya bekerja sebagai sales gula tebu di Tanjung Morawa. Namun, setelah merasakan ”manisnya” usaha gula tebu, walau hanya sebagai sales, Ariadi pun termotivasi untuk terjun langsung memproduksi sendiri.
Dia melihat permintaan gula tebu di pasaran cukup besar. Dia pun membanting setir. Dia membuat sendiri gula tebu dengan mendatangkan bahan baku dari Aceh. Kini Ariadi bisa memproduksi gula tebu hingga empat ton per bulannya.

“Nggak mau makan gaji buta dan saya ingin berkembang,” katanya saat ditemui MedanBisnis di rumah produksinya, Jalan A Sani Mutalib, Gang Mangga, Lingkungan IX Terjun, Medan Marelan.

Ariadi mengisahkan, dia memulai usahanya itu sejak empat tahun lalu. Dia dibantu tiga tenaga kerja dari warga setempat, bahkan sempat berpindah rumah produksi beberapa kali. Dalam perjalannya, gula tebu yang mereka buat mendapatkan respon baik dari konsumen. Meski baru dipasarkan di Kota Medan dan sekitarnya, ternyata permintaan tetap tinggi, bahkan ada yang datang dari Sibolga.

Dijelaskannya, kalau harga gula tebu lebih ekonomis dibandingkan gula aren. Per kilonya dia memasarkan mulai Rp 8.700 hingga Rp10.500. Tentunya tergantung kualitas.

“Gula tebu ini ada klasifikasi. Gula tebu untuk jamu Rp 8.700 per kilonya, gula tebu biasa dengan kualitas nomor dua, Rp 9.200, gula tebu sedang Rp 10 ribu, kemudian gula tebu enak Rp 10.500 per kilo,” terang Ariadi.

Ariadi yang juga anggota Koperasi Masyarakat Sejahtera ini mengaku belajar membuat gula tebu secara otodidak. Awalnya dia bisa membuat sampai 300 kg per hari. Modal awalnya juga tidak besar-besar sekali, hanya Rp 6 juta. "Modal awalnya dari uang celengan. Jumlahnya sekitar Rp 6 jutaan. Dengan uang itu sudah dapat bahan baku lengkap dengan alat," kenangnya.

Ditambah modal jaringan yang sudah dimilikinya saat menjadi sales, dia pun memasarkan produk tersebut di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Hasilnya tidak begitu mengecewakan.
Tingginya permintaan, menurut Ariadi, untuk memenuhi permintaan gula aren yang tinggi di pasar.

Sementara jumlah gula aren yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan. Sehingga gula yang satu ini bisa menjadi alternatif.

Gula tebu yang dibuatnya, menurut Ariadi, diolah dari gula tebu setengah jadi dengan menambahkan sebagian gula pasir. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan kualitas gula terbaik. Setidaknya gulanya bisa bertahan selama sebulan di ruang terbuka dan lebih lama kalu disimpan di lemari pendingin.

Kalau balik ke belakang, sebetulnya Ariadi juga sempat memproduksi gula kelapa dengan mendatangkan bahan baku dari Pulau Jawa. Namun, usaha itu tidak berlanjut karena sering terkendala bahan baku.

Kini, dia sudah menetapkan pilihan dengan membuat gula tebu, apalagi omzet usahanya itu bisa berkisar Rp 36 juta hingga Rp 40 juta dengan margin keuntungan sekitar 10%. “Biaya operasionalnya tinggi. Marginnya hanya sekira 10 persen saja,” terangnya.

Dalam berusaha, menurut dia persoalan cuaca bisa menjadi kendala tersendiri. “Kalau panas, bahan bakunya cantik, kalau hujan jelek,” kata pria yang mengaku tidak mau hanya makan gaji saja. Ada satu hal yang disayangkannya, selama membuat gula tebu, dia mengaku belum pernah mendapatkan pembinaan dari instansi manapun untuk mengembangkan usaha dan pasarnya.

Sumber : Harian MedanBisnis

Tahun Ini LPDB Siap Salurkan Rp1,9 Triliun

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menargetkan penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan pada tahun ini sebesar Rp1,9 triliun.

Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengatakan pihaknya telah menyalurkan dana bergulir pinjaman sejak 2008-Januari 2013 sebesar Rp2,7 triliun terhadap 1.813 koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.

“Pada Januari ini sudah dikucurkan Rp19,6 miliar dan yang proses pencairan Rp267,6 miliar,” katanya seusai Sosialisasi Program Rencana Bisnis 2013 dan Evaluasi Mitra LPDB-UMKM di Bandung,.

Kemas menjelaskan selama ini dana bergulir lebih banyak diserap oleh koperasi simpan pinjam (70%), sedangkan UMKM (30%). Tahun ini UMKM diharapkan bisa 60% dan simpan-pinjam 40%, sehingga penyerapan tenaga kerja lebih banyak.

Pihaknya berjanji akan mempermudah penyaluran dana bergulir bagi koperasi dan UMKM, salah satunya operasional koperasi penyalur dana LPDB diperingan menjadi 1 tahun dari persyaratan sebelumnya minimal 2 tahun, serta bunga 6% per tahun untuk koperasi sektor riil dan 9% per tahun untuk koperasi simpan-pinjam.

Kemas menuturkan LPDB berperan mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan KUMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru serta pengentasan kemiskinan. "Sampai dengan 31 Desember 2012 telah terserap sebanyak 676.237 tenaga kerja," ungkapnya.

Berdasarkan rencana bisnis 2013, LPDB menetapkan target penyaluran Rp1,9 triliun dengan jumlah penerima 109.157 UMKM melalui 7.678 mitra koperasi maupun non-koperasi. Target itu dibagi kuota per daerah.

Sumber :  Bisnis.com

Kemenkop Gelar Kompetisi Proposal Usaha

Pemerintah sangat serius meningkatkan jumlah wirausaha nasional dari kalangan perguruan tinggi maupun masyarakat strategis yang diwujudkan melalui lomba pembuatan proposal usaha atau business plan.

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetio, menjelaskan hal itu kepada mahasiswa se Bandung yang tergabung dalam BEM Mahasiswa Bandung pada sosialisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), kemarin.

Ajang ini difokuskan ke perguruan tinggi, sekaligus untuk mengubah mindset mereka agar setelah lulus tidak disibukkan lagi mencari pekerjaan. Tetapi, agar sudah memiliki kepastian memiliki sumber pendapatan dari usaha yang dimulai saat masih di perguruan tinggi.

Menurut Prakoso, seorang wirausaha,   mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Yakni, bisa membuka atau menciptakan peluang kerja kepada orang lain. Intinya, bukan untuk membiayai diri sendiri dari kegiayan bisnisnya.

Saat ini Indonesia masih membutuhkan sekitar 1 juta wirausahawan baru atau pemula untuk menyeimbangkan kegiatan perekonomian Indonesia, yakni mencapai 2 persen dari jumlah penduduk atau populasi. Persentase ini diakui secara internasional bisa mendukung sistem perekonomian satu negara.

Melalui peringatan tahun ketiga Gerakan Kewirausahaan Nasional pada tahun ini di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan pada 18 Maret 2013, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan kelahiran sekitar 1.000 wirausaha baru atau pemula dari kalangan perguruan tinggi maupun masyarakat strategis.

Meski demikian Prakoso mengingatkan agar mahasiswa yang berminat mengikuti lomba menciptakan proposal usaha atau business plan, supaya bertindak jujur saat menciptakan perencanaan. Kepada 1.000 pemenang akan diberi modal awal maksimal Rp25 juta.

”Kami menjamin dana yang akan diserahkan kepada pemenang tidak akan dipotong sepeserpun. Semua dana akan diserahkan melalui masing-masing rekening pemenang. Soal kewajiban NPWP, tidak menjadi kewajiban, karena kami sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan untuk membantu wirausaha baru yang memang belum mempunyai NPWP,” tutur Prakoso.

Pada peringatan GKN ketiga 2013, akan dihadiri wirusahawan muda dan berprestasi seperti pendiri facebook Mark Zuckerberg dari AS maupun pendiri twitter yang akan menjelaskan perjalanan karirnya hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini.

Sumber : Rakyat Merdeka

Kemenkop Akan Ciptakan Satu Juta Lapangan Kerja Baru di 2013

Pentingnya perkembangan dunia usaha guna meningkatkan kesejahteraas masyarakat saat ini menjadi fokus perhatian Kementerian  Koperasi dan UKM. Oleh karenanya, pada tahun 2013 mendatang, Kemenkop dan UKM akan membuka satu juta lapangan kerja di Indonesia.

" 2013, kami memprogramkan akan membuka satu juta lapangan kerja baru," kata Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan saat pemapaaran catatan akhir tahun di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dalam menciptakan lapangan kerja itu, masih kata Syarief, akan dilakukan pula pemberdayaan terhadap enterpreuneur. Salah satunya, memberikan bantuan kredit guna meningkatkan pengembangan usaha yang sedang dilakukan.

" (Enterpreneur) itu kan berkaitan dengan generasi muda. Ini juga komitmen kami," kata Syarief, yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Tak hanya itu, ditahun 2013 ini Kementerian Koperasi juga akan meningkatkan nilai dan penerima Kredit Usah Rakyat (KUR), namun penentuannya terlebih dahuluakan dimatangkan dalam Forum Bersama KUR. Alasannya, menurut Syarief, ada sejumlah debtur yang tidak menginginkan pinjaman selama setahun lamanya.

Ada debitur yang ingin dibawah enam bulan. Unutk itu, harus dimatangkan terlebih dahulu," demikian Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) itu.

Sumber : Rakyat Merdeka

Graha Inspira dan Kopmas Sejahtera Adakan Pelatihan Rajutan

Menanamkan jiwa wirausaha pada masyarakat khususnya kaum wanita, Lembaga Pengembangan dan Penguatan Kewirausahaan (LPPK) Graha Inspira UMKM Sumatera Utara mengadakan pelatihan rajutan bekerjasama dengan Koperasi Masyarakat Sejahtera Medan Marelan.

Pelatihan dengan instruktur Wiwik Kusrini – pemilik usaha Rumah Rajutan – diikuti 20 peserta umumnya remaja putri, berlangsung dua hari mulai tanggal 18 sampai 19 Desember 2012 di Sekretariat Koperasi Masyarakat Sejahtera, Jalan Marelan IX Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan.

“Kami menginginkan dari kegiatan ini muncul minat dari peserta untuk meneruskan kegiatan wirausaha. Apalagi yang kita tahu, kerajinan rajutan kini banyak penggemarnya yang tentu membuka peluang untuk wirausaha, jika kita terampil,” kara Ketua Graha Inspira UMKM, Rizal Pakpahan SP, Rabu kemarin.

Pihaknya memilih mengadakan kegiatan untuk kaum wanita, karena menyadari potensi kaum Hawa ini sangat besar untuk melakukan kegiatan keterampilan yang bisa menunjang ekonomi keluarga.

“Rajutan adalah keterampilan yang bisa dilakukan di waktu senggang, bahkan saat berkumpul dengan keluarga atau teman-teman juga bisa sambil melakukannya. Selain mengisi waktu, sekaligus meraup keuntungan ekonomi dari penjualan hasil produksi tersebut,” sambungnya.

Sementara Ketua Koperasi Masyarakat Sejahtera, Purwanto menyambut baik kerjasama dengan Graha Inspira UMKM ini. “Ini sangat bermanfaat khususnya bagi anggota koperasi dan masyarakat umum yang ikut pelatihan. Kami memang terus mencari peluang kerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga terkait untuk melakukan kegiatan pembinaan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi,” kata Purwanto.

Sedangkan salah seorang peserta, Rafiza mengaku senang ikut kegiatan ini. “Walau cukup singkat, tapi sudah lumayan bisa mendapatkan pengetahuan dasar rajutan. Mudah-mudahan ada pembinaan lanjutan sehingga kami bisa lebih terampil,” kata Fiza yang dalam dua hari pelatihan sudah mampu membuat bros dan hiasan jilbab.

Sumber : Harian MedanBisnis 

Abon Lelenya UCT Marelan

Setelah mati suri beberapa waktu, kini kelompok Usaha Citra Tani  (UCT) Marelan, mulai mengembangkan produk abon lele. Selain itu juga adaproduk lain semisal bubuk jahe instan, peyek bayam, peyek kacang, kue bawang, kripik sanjai, keripik ubi gurih, peyek kacang hijau bahkan juga sabur cair.

Ketua UCT Marelan, Rosita yang didampingi Sekretaris, Dian Hayati dan bendahara Wulandari kepada MedanBisnis, baru-baru ini menyebutkan, pengembangan produk olahan lele tersebut, diharapkan dapat membantu para petani lele. "Sekaligus untuk memotivasi para ibu rumah tangga lebih kreatif," sambungnya.

Dia menjelaskan kalau abon lele yang diproduksi UCT dijamin tidak menggunakan bahan pengawet. Pengerjaannya murni dilakukan anggota UCT. Mereka membuat abon lele karena selama ini produk tersebut masih jarang ditemukan dipasaran.

"Selama ini, abon lele ini masih jarang dipasaran. Kemudian anak-anak juga jarang suka sama ikan lele. Padahal, di ikan ini banyak kandungan gizinya. Namun dengan olahan ini, diharapkan ada peningkatan konsumsi lele dalam benyuk lain," katanya. Apalagi rasanya enak dan hampir mirip rasa abon daging sapi.

Masalah bahan baku abon ini pun menurutnya tidak ada masalah. Bahkan kedepan, para ibu rumah tangga ini pun diharapkan bisa membantu ketersediaan bahan baku nantinya.

Dia menjelaskan, untuk memproduksi abon lele tidak terlalu sulit. Hanya saja penyusutannya cukup tinggi. Dari 10 kg ikan lele, dagingnya hanya bisa diperoleh sekira 4 kg. Setelah diproses, hanya tersisa 2,3 kg, abon. Karenanya, harga abon lele ini dipatok UCT Rp 20 ribu per onsnya.

Sumber : Harian MedanBisnis