Kemenkop Gelar Kompetisi Proposal Usaha

Pemerintah sangat serius meningkatkan jumlah wirausaha nasional dari kalangan perguruan tinggi maupun masyarakat strategis yang diwujudkan melalui lomba pembuatan proposal usaha atau business plan.

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetio, menjelaskan hal itu kepada mahasiswa se Bandung yang tergabung dalam BEM Mahasiswa Bandung pada sosialisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), kemarin.

Ajang ini difokuskan ke perguruan tinggi, sekaligus untuk mengubah mindset mereka agar setelah lulus tidak disibukkan lagi mencari pekerjaan. Tetapi, agar sudah memiliki kepastian memiliki sumber pendapatan dari usaha yang dimulai saat masih di perguruan tinggi.

Menurut Prakoso, seorang wirausaha,   mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Yakni, bisa membuka atau menciptakan peluang kerja kepada orang lain. Intinya, bukan untuk membiayai diri sendiri dari kegiayan bisnisnya.

Saat ini Indonesia masih membutuhkan sekitar 1 juta wirausahawan baru atau pemula untuk menyeimbangkan kegiatan perekonomian Indonesia, yakni mencapai 2 persen dari jumlah penduduk atau populasi. Persentase ini diakui secara internasional bisa mendukung sistem perekonomian satu negara.

Melalui peringatan tahun ketiga Gerakan Kewirausahaan Nasional pada tahun ini di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan pada 18 Maret 2013, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan kelahiran sekitar 1.000 wirausaha baru atau pemula dari kalangan perguruan tinggi maupun masyarakat strategis.

Meski demikian Prakoso mengingatkan agar mahasiswa yang berminat mengikuti lomba menciptakan proposal usaha atau business plan, supaya bertindak jujur saat menciptakan perencanaan. Kepada 1.000 pemenang akan diberi modal awal maksimal Rp25 juta.

”Kami menjamin dana yang akan diserahkan kepada pemenang tidak akan dipotong sepeserpun. Semua dana akan diserahkan melalui masing-masing rekening pemenang. Soal kewajiban NPWP, tidak menjadi kewajiban, karena kami sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan untuk membantu wirausaha baru yang memang belum mempunyai NPWP,” tutur Prakoso.

Pada peringatan GKN ketiga 2013, akan dihadiri wirusahawan muda dan berprestasi seperti pendiri facebook Mark Zuckerberg dari AS maupun pendiri twitter yang akan menjelaskan perjalanan karirnya hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini.

Sumber : Rakyat Merdeka

Kemenkop Akan Ciptakan Satu Juta Lapangan Kerja Baru di 2013

Pentingnya perkembangan dunia usaha guna meningkatkan kesejahteraas masyarakat saat ini menjadi fokus perhatian Kementerian  Koperasi dan UKM. Oleh karenanya, pada tahun 2013 mendatang, Kemenkop dan UKM akan membuka satu juta lapangan kerja di Indonesia.

" 2013, kami memprogramkan akan membuka satu juta lapangan kerja baru," kata Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan saat pemapaaran catatan akhir tahun di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dalam menciptakan lapangan kerja itu, masih kata Syarief, akan dilakukan pula pemberdayaan terhadap enterpreuneur. Salah satunya, memberikan bantuan kredit guna meningkatkan pengembangan usaha yang sedang dilakukan.

" (Enterpreneur) itu kan berkaitan dengan generasi muda. Ini juga komitmen kami," kata Syarief, yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Tak hanya itu, ditahun 2013 ini Kementerian Koperasi juga akan meningkatkan nilai dan penerima Kredit Usah Rakyat (KUR), namun penentuannya terlebih dahuluakan dimatangkan dalam Forum Bersama KUR. Alasannya, menurut Syarief, ada sejumlah debtur yang tidak menginginkan pinjaman selama setahun lamanya.

Ada debitur yang ingin dibawah enam bulan. Unutk itu, harus dimatangkan terlebih dahulu," demikian Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) itu.

Sumber : Rakyat Merdeka

Graha Inspira dan Kopmas Sejahtera Adakan Pelatihan Rajutan

Menanamkan jiwa wirausaha pada masyarakat khususnya kaum wanita, Lembaga Pengembangan dan Penguatan Kewirausahaan (LPPK) Graha Inspira UMKM Sumatera Utara mengadakan pelatihan rajutan bekerjasama dengan Koperasi Masyarakat Sejahtera Medan Marelan.

Pelatihan dengan instruktur Wiwik Kusrini – pemilik usaha Rumah Rajutan – diikuti 20 peserta umumnya remaja putri, berlangsung dua hari mulai tanggal 18 sampai 19 Desember 2012 di Sekretariat Koperasi Masyarakat Sejahtera, Jalan Marelan IX Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan.

“Kami menginginkan dari kegiatan ini muncul minat dari peserta untuk meneruskan kegiatan wirausaha. Apalagi yang kita tahu, kerajinan rajutan kini banyak penggemarnya yang tentu membuka peluang untuk wirausaha, jika kita terampil,” kara Ketua Graha Inspira UMKM, Rizal Pakpahan SP, Rabu kemarin.

Pihaknya memilih mengadakan kegiatan untuk kaum wanita, karena menyadari potensi kaum Hawa ini sangat besar untuk melakukan kegiatan keterampilan yang bisa menunjang ekonomi keluarga.

“Rajutan adalah keterampilan yang bisa dilakukan di waktu senggang, bahkan saat berkumpul dengan keluarga atau teman-teman juga bisa sambil melakukannya. Selain mengisi waktu, sekaligus meraup keuntungan ekonomi dari penjualan hasil produksi tersebut,” sambungnya.

Sementara Ketua Koperasi Masyarakat Sejahtera, Purwanto menyambut baik kerjasama dengan Graha Inspira UMKM ini. “Ini sangat bermanfaat khususnya bagi anggota koperasi dan masyarakat umum yang ikut pelatihan. Kami memang terus mencari peluang kerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga terkait untuk melakukan kegiatan pembinaan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi,” kata Purwanto.

Sedangkan salah seorang peserta, Rafiza mengaku senang ikut kegiatan ini. “Walau cukup singkat, tapi sudah lumayan bisa mendapatkan pengetahuan dasar rajutan. Mudah-mudahan ada pembinaan lanjutan sehingga kami bisa lebih terampil,” kata Fiza yang dalam dua hari pelatihan sudah mampu membuat bros dan hiasan jilbab.

Sumber : Harian MedanBisnis 

Abon Lelenya UCT Marelan

Setelah mati suri beberapa waktu, kini kelompok Usaha Citra Tani  (UCT) Marelan, mulai mengembangkan produk abon lele. Selain itu juga adaproduk lain semisal bubuk jahe instan, peyek bayam, peyek kacang, kue bawang, kripik sanjai, keripik ubi gurih, peyek kacang hijau bahkan juga sabur cair.

Ketua UCT Marelan, Rosita yang didampingi Sekretaris, Dian Hayati dan bendahara Wulandari kepada MedanBisnis, baru-baru ini menyebutkan, pengembangan produk olahan lele tersebut, diharapkan dapat membantu para petani lele. "Sekaligus untuk memotivasi para ibu rumah tangga lebih kreatif," sambungnya.

Dia menjelaskan kalau abon lele yang diproduksi UCT dijamin tidak menggunakan bahan pengawet. Pengerjaannya murni dilakukan anggota UCT. Mereka membuat abon lele karena selama ini produk tersebut masih jarang ditemukan dipasaran.

"Selama ini, abon lele ini masih jarang dipasaran. Kemudian anak-anak juga jarang suka sama ikan lele. Padahal, di ikan ini banyak kandungan gizinya. Namun dengan olahan ini, diharapkan ada peningkatan konsumsi lele dalam benyuk lain," katanya. Apalagi rasanya enak dan hampir mirip rasa abon daging sapi.

Masalah bahan baku abon ini pun menurutnya tidak ada masalah. Bahkan kedepan, para ibu rumah tangga ini pun diharapkan bisa membantu ketersediaan bahan baku nantinya.

Dia menjelaskan, untuk memproduksi abon lele tidak terlalu sulit. Hanya saja penyusutannya cukup tinggi. Dari 10 kg ikan lele, dagingnya hanya bisa diperoleh sekira 4 kg. Setelah diproses, hanya tersisa 2,3 kg, abon. Karenanya, harga abon lele ini dipatok UCT Rp 20 ribu per onsnya.

Sumber : Harian MedanBisnis 

Pemerintah Daerah di Sumut tak Dapat Penghargaan Penggerak Koperasi

Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada 21 Kepala Daerah Kabupaten dan Kotamadya seluruh Indonesia dengan predikat sebagai Penggerak Koperasi  2012 yang dinilai sukses memberdayakan koperasi di daerah masing-masing.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menyerahkan secara langsung penghargaan berupa Pataka pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Koperasi dan UKM di Hotel Mercure, Jakarta Utara, 17  Desember lalu.

Namun di antara 21 kepala daerah tersebut, tak satu pun berasal dari kabupaten/kotamadya di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun pemerintah kabupaten yang menerima penghargaan Penggerak Koperasi 2012 adalah, Kabupaten Temanggung (Jateng), Kabupaten Ngada (NTB), Kabupaten Pacitan (Jatim), Kabupaten Kulonprogo (DIY), Kabupaten Probolinggo (Jatim).

Berikutnya, Kabupaten Jember, Kabuaten Sumenep, Kabupaten Kediri, Kabupaten  Mojokerto, Kabupaten  Bondowoso, Kabupaten Nganjuk (Jatim), Kabupaten Manggarai Timur (NTT), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kaltim).

Penerima untuk tingkat kotamadya adalah, Kotamadya Bengkulu, Kotamadya Semarang, Kotamadya  Salatiga (Jateng), Kotamadya Pekanbaru (Riau), dan Kotamadya Bontang (Kaltim).
Menteri Sjarifuddin Hasan menyatakan bangga atas prestasi yang mereka raih. Penilaian kinerja seluruh kepala daerah kabupaten dan kotamadya dilakukan aparat Kementerian Koperasi dan UKM.
”Terhadap pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah memberdayakan koperasi di wilayahnya, perlu diberi penghargaan agar terus meningkatkan peran dan komitmennya untuk memberdayakan koperasi,” ujar Sjarifuddin Hasan.

Dia meminta kepala daerah yang menerima penghargaan pada tahun ini agar tetap aktif memberdayakan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) untuk menciptakan lapangan kerja di wilayah masing-masing.

Pimpinan daerah juga diminta mampu menciptakan iklim kondusif melalui dukungan kebijakan pemerintah setempat. Termasuk menyediakan alokasi anggaran bagi KUMKM, menyediakan sarana dan prasarana memadai serta menerapkan sistem pelayanan satu atap.

Sumber  : Bisnis.com

Bunga Kredit Dana Bergulir akan Diturunkan

Lembaga Pengelola Dana Bergulir berupaya menurunkan suku bunga pinjaman dari 6% menjadi 1 % per tahun bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor usaha padat karya.
Kemas Danial, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), mengatakan pihaknya masih mendiskusikan rencana penurunan suku bunga pinjaman bagi sektor UKM strategis itu dengan Kementerian Keuangan.
"Maksudnya untuk membicarakan revisi kebijakan terhadap penurunan tingkat suku bunga pinjaman sebagai salah satu keberpihakan (pemerintah) pada penyerapan tenaga kerja sekaligus menurunkan angka kemiskinan," ujarnya..
Dia menjelaskan saat ini suku bunga pinjaman untuk sektor riil ditetapkan sebesar 6% per tahun dengan sistem menurun atau sliding. Pengajuan pinjaman diwajibkan melalui wadah koperasi. Adapun, suku bunga untuk koperasi simpan pinjam (KSP) ditetapkan sebesar 9% per tahun. Salah satu upaya memperluas pembiayaan kepada KUMKM, LPDB melaksanakan temu mitra dengan pelaku koperasidan usaha mikro, kecil dan menengah di Gedung SME Tower, Jakarta Selatan.
Pertemuan LPDB dengan mitranya itu mengangkat tema Meningkatkan daya saing KUMKM pada Perekonomian Nasional Melalui Dana Bergulir. Pertemuan tersebut merupakan agenda tahunan untuk mendapatkan berbagai informasi atau masukan dari seluruh mitra yang dijadikan sebagai strategi peningkatan kinerja. LPDB merupakan satuan kerja pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Kemas mengatakan temu mitra dilaksanakan untuk menjaga hubungan profesional yang baik dengan seluruh mitranya di Indonesia. Dengan demikian eksistensi LPDB bisa menjadi stimulus bagi peningkatan kinerja di sektor riil.
Temu mitra juga dijadikan sebagai ajang sosialisasi kebijakan pemerintah melalui LPDB kepada koperasi, usaha, mikro, kecil, dan menengah. Meski operasionalnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, LPDB tetap tunduk kepada peraturan menteri keuangan sebagai instansi yang bertanggung jawab pada otoritas jasa keuangan di Indonesia.

Sumber : Bisnis Indonesia

PELATIHAN PENGOLAHAN IKAN

 

KALI ini Koperasi Masyarakat Sejahtera berkolaborasi dengan Koperasi Wanita Kamboja menyelenggarakan pelatihan pengolahan ikan bagi pemuda, difasilitasi Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan.

Kegiatan selama enam hari dari tanggal 11 hingga 17 Desember 2012 (Minggu off), bertempat di sekretariat Koperasi Wanita Kamboja di Jl. Kapt. Rahmad Budin Gg Keluarga Medan Marelan.

Peserta sebanyak 80 orang, umumnya berasal dari kawasan Medan Utara, mengikuti pelatihan mengolah ikan menjadi berbagai menu seperti bakso, abon dan nugget. Selama pelatihan, peserta dibimbing Chef Reza serta ibu Rosita dan Dian Hayati.

Mudah-mudahan, dari kegiatan ini bisa lahir wirausahawan baru dari kalangan pemuda. (**)

Syaripreneur, Berbisnis dengan Syariah

Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) meluncurkan program Syaripreneur di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, baru-baru ini. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang menjalankan usaha sesuai dengan syariah Islam.
Tingginya angka pengangguran mendorong pemuda Indonesia untuk menciptakan usaha-usaha baru. Namun demikian, usaha baru ini masih banyak yang berorientasi pada tujuan kekayaan. "Untuk itu, ADI meluncurkan program Syaripreneur agar wirausaha-wirausaha baru tidak hanya melihat bisnis dari sisi profit, tetapi juga bisa menjalankannya sesuai dengan syariah Islam," ujar Ketua Bidang Koperasi ADI Achmad Tjahtja.
Ia menambahkan, program ini diberikan kepada dosen-dosen di Indonesia untuk menjadi bekal bagi mereka dalam menciptakan calon-calon wirausaha di kampus. "Dosen memiliki peran penting dalam menyiapkan ilmu dan mental mahasiswanya," tutur Achmad Tjahtja.
Tjahtja menilai, selama ini program-program pelatihan wirausaha hanya berkutat pada pelatihan konvensional. Artinya, pelatihan hanya difokuskan pada bagaimana mengembangkan bisnis untuk meningkatkan omzet. Padahal, kata Tjahtja, berbisnis tidak melulu bicara omzet. "Dalam bisnis, perlu juga dikembangkan nilai-nilai religius yang sesuai nilai syariah, seperti sistem berbagi dan nonribai" tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam program Syaripreneur, akan dikembangkan pelatihan khusus dosen terkait bagaimana memberikan mood buster kepada mahasiswa untuk berwirausaha sesuai syariah. Sejauh ini, kata dia, tidak ada perbedaan mendasar terkait wirausaha biasanya dengan yang berbasis syariah. Namun, ada beberapa perlakuan terhadap bisnis yang tentu saja harus diperhatikan, seperti pengelolaan keuangan, tidak adanya sistem bunga, dan lain-lain. "Pelatihannya sedikit lebih kompleks," kata Tjahtja.
Ia mengemukakan, tidak hanya pelatihan, dosen juga diberi modal bergulir untuk mengimplementasikan teori yang diberikan kepada mahasiswa. Dosen juga diberi kesempatan untuk berwirausaha agar mahasiswa bisa melihat contoh tersebut dan berbuat hal yang sama. Dana bergulir ini berasal dari dana ADI dan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
Tjahtja menyebutkan, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia melalui konsep inkubator bisnis. Hal ini diharapkan bisa mendorong dosen tidak hanya berteori di kelas, tetapi juga membuktikan teorinya.

Sumber : Republika

BIROKRASI TOP DOWN MEMBUNUH UMKM

"Kebijakan pemerintah yang belum berpihak ke UMKM juga membuat sektor ini belum terberdayakan maksimal"

BIROKRASI pemerintah yang top down, kadang kala sudah membuat program tanpa mengetahui kebutuhan di lapangan, justru bisa membunuh  pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Cerita persahabatan monyet dengan ikan mas, di mana si monyet berinisiatif menyelamatkan rekannya ke atas pohon ketika banjir besar di sungai, bisa jadi perumpamaan. Memang si monyet bermaksud baik, tapi ketidakmengertiannya akan kebutuhan sang rekan justru membuat ikan mas mati," kata Wakil Ketua Umum Bidang UMKM dan Industri Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara, Ichsan Taufiq.
Ichsan berbicara di hadapan peserta pelatihan tenaga pendamping UMKM yang diselenggarakan Pusat Inkubator Bisnis Cikal USU bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, di Hotel Grand Antares Medan,  Selasa (20/11).
Dia mengatakan, sebenarnya sudah banyak upaya dilakukan pemerintah untuk membangun UMKM. Bahkan terkait kendala permodalan, lewat peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan perusahaan besar mengeluarkan dana coorporate social responsibility (CSR) selain 5% keuntungan perusahaan untuk membantu sektor tersebut. "Namun, target menciptakan 2% entrepreneur dari jumlah penduduk sebagai syarat menjadi sebuah negara maju, belum terwujud," katanya.
Dijelaskan, 50 juta lebih pelaku UMKM memang sudah sekitar 20% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Namun belum semuanya bisa dikategorikan entrepreneur, karena entrepreneur bukan berarti hanya membuat atau menjual satu dua jenis barang.
"Entrepeneur lebih pada kemampuan memberi nilai tambah bagi suatu produk atau barang. Tantangan sekarang adalah menaikkan taraf 50 juta lebih penduduk itu, hingga 2% di antaranya menjadi entrepreneur," jelasnya.
Kadin sendiri, dikatakan Ichsan, menyikapi kondisi tersebut dengan cara turun langsung ke pelaku UMKM. Lewat bidang UMKM dan industri kreatif yang dia bawahi, sudah mulai mentabulasi apa sebenarnya problematika UMKM untuk kemudian didialogkan dengan pemerintah. "Sampai ditemukan apa sebenarnya kendala dan kebutuhan UMKM, sehingga bisa dibuat program untuk membantunya," ucapnya.
Dia memaparkan lagi, kebijakan pemerintah yang belum berpihak ke UMKM juga membuat sektor ini belum terberdayakan maksimal. Sebenarnya, kata dia, pelaku UMKM tidak minta diistimewakan, hanya meminta pemerintah berada di tengah antara UMKM dengan usahawan besar. "Itu untuk semua aspek, seperti untuk mendapatkan akses modal dan akses sumber daya," tambahnya.
Dia mencontohkan persoalan bahan bakar minyak (BBM) solar. Ketika industri besar memperoleh kemudahan mendapatkan solar industri, bahkan langsung diantar ke lokasi, pelaku UMKM justru belum mendapat jawaban ketika meminta fasilitas sama.
Terkait keberpihakan lembaganya ke UMKM, Ichsan menyebutkan, sejak dua tahun lalu Kadin Sumut sudah mendirikan Layanan Pengembangan Usaha (LPU). Selain di Sumut, LPU baru ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
"LPU berfungsi mengadakan pelatihan, pendampingan sampai penyiapan SDM. Dalam aktivitasnya kami bekerjasama dengan Kadin Jerman. Jadi untuk pelaku UMKM yang ingin berkonsultasi, mengadakan pelatihan serta pembinaan SDM, silakan datang. Untuk beberapa kegiatan, kami mengupayakan pelatihan dan pendampingan gratis dengan mendatangkan tenaga ahli dari Jerman," katanya.

Sumber : Harian MedanBisnis

Usaha Juga Bisa Bermodal Sosial

"Dengan membangun jaringan (networking), satu usaha bisa terbangun dan sukses"

TERNYATA uang bukan segalanya dalam mengelola usaha. Meksi diakui peranan uang tidak bisa dilepaskan, namun bukanlah jadi modal faktor yang utama untuk sukses. Dengan membangun jaringan (networking), satu usaha bisa terbangun dan sukses.
Kepala Dinas Koperasi & UKM Sumut Jhonny Pasaribu melalui Kepala Bidang Bina Usaha Drs Murdeni Muis menyebutkan hal itu pada Pelatihan Tenaga Pendamping dalam Peningkatan Produktifitas dan Kapasitas UKM Tenant yang diselenggarakan pusat Inkubator Bisnis Cikal USU bekerjasama dengan Dinas Koperasi & UKM Sumut, Selasa (20/11).
Dijelaskannya, dalam mengelola usaha ada lima modal dasar. Masing-masing modal sosial disusul, modal keahlian, wirakoperasi, kepercayaan dan keuangan (financial). "Dengan modal sosial bisa cari uang. Namun dengan modal finansial, tidak bisa menjadi modal sosial," katanya seraya menekankan dalam mengelola usaha, yang diutamakan jaringan.
Bahkan selama ini, sebutnya, dalam mengelola usaha, masih terfokus pada modal financial. Dengan Dengan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Namun sebanarnya dengan modal sosial tadi, bisa mendapatkan uang dengan adanya hubungan yang baik.
Deni sapaan akrabnya juga menambahkan, dalam membangun hubungan sosial ini, juga harus didukung dengan fikiran fositif. Oleh karenanya, bagi para pendamping, disarankan untuk membangun hubungan yang positif dengan yang mendampingi.
"Sebagai pendamping harus bisa membuat berfikir positif. Untuk bisa dia berfikir psotif ini, salah satunya dengan membangun komunikasi," katanya seraya menambahkan meski berfikir positif ini tidak semudah yang dibayangkan.
Salah satu peserta pelatihan Agus Hidayat dari KSU Pilar Karya Mandiri dalam kesempatan itu menguatkan argumen pengelolaan usaha tanpa modal tersebut. "Dulu saya, menjual beras organik dari nol modal. Dengan membawa ke teman-teman yang semua ada di Medan dan di perbankan,"katanya, namun kini dia sudah mendapatkan penawaran untuk mengisi beras organik di pusat perbelanjaan modern di Indonesia.
Dia membuktikan salah satu modal untuk usaha itu, tidak sepenuhnya modal finansial. Melainkan dengan modal sosial dan komunikasi. "Tadi kalau pak Deni mengatakan modal financial urutan kelima, kalau bagi saya modal itu ke 17," katanya di hadapan peserta lainnya.
Ketua Pusat Inkubator Bisnis Cikal USU, Prof Dr Ritha F Dalimunthe SE MSi dalam sambutannya menyebutkan, berdasarkan data resmi  Badan Pusat Statistik per Agustus 2012, tingkat pengangguran terbuka di Indonesa mencapai 6,14%n atau sekira 7,61 juta jiwa.
Pada kesempatan yang sama, dia menyebutkan persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi tersebut seperti rendahnya mutu dan kompetens sumber daya manusia. Selain itu, banyak lulusan sekolah menegah umum dan perguruan tinggi yang menganggur. Padahal banyak kesempatan kerja di dalam negeri. Namun yang dari potensi yang ada, hanya bisa terisi rata-rata 30%.
Minimnya pendidikan dan keterampilan kewirausahaan (enterprener) bagi angkatan kerja, sehingga  membuat mereka kurang mampu membuka lapangan kerja. Pada kesempatan yang sama dia menyebutkan, sebenarnya entreprener tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pendidikan. Namun selama ini, banyak pihak yang salah paham dalam menginterpretasikannya.
Misalnya, enterpreneuer ini, adalah berdagang. Padahal, bukan. Kemudian pemahaman lainnya, enterprener itu, belajar membuat, memulai bisnis dengan modal, pendidikan  sekolah jurusan bisnis. Dia menekankan, bagi seorang enterprener dia harus tahu pasar dan apa yang diinginkan oleh pasar.
Pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut hingga 22 November 2012 tersebut menghadirkan sejumlah nara sumber seperti Drs Murdeni Lubis, Ketua Kadin Sumut Ivan Batubara, Koad Chamdi, Prof Ritha F Dalimunthe, Dr Yenni Absah, Aulia Ishak, Syafrizal Helmi, Prof Dr Prihatin Lumbanraja dan Lagut Sutandra SE MSi.


Sumber : Harian MedanBisnis