Petani dan Koperasi Harus Sejalan dan Sinergis

Potensi pertanian di Sumatera Utara (Sumut) tak bisa dimungkiri, selain lahannya yang masih luas dan kesuburannya, sebagai besar masyarakat Sumut berasal dari anak seorang petani.

Direktur Benny Pasaribu Center, Anggiat Siregar, Kamis (18/10) mengatakan, dari 16 kabupaten di Sumut yang telah dikunjungi langsung Benny Pasaribu, sebagian besar masyarakat yang didominasi petani itu mengeluhkan bibit tanaman padi, pupuk urea bersubsidi dan kendala berikutnya permodalan serta infrastruktur jalan yang buruk. 

Ke-16 kabupaten yang dikunjungi Benny Pasaribu itu seperti Binjai, Langkat, Karo, Deliserdang, Serdangbedagai, Karo, Asahan, Tanjungbalai, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Dairi dan Humbang Hasundutan.  "Niatan Benny Pasaribu ingin Sumut menjadi surplus beras, dan mengangkat harkat dan martabat petani. Bila dulu petani bisa mendapatkan modal dari koperasi unit desa (KUD), inilah yang seharusnya adalagi, karena petani dan koperasi itu satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan," katanya.

Siregar membeberkan, kondisi lainnya yang masih menjadi keluhan yakni persoalan pendidikan bagi anak petani, fasilitas kesehatan di pedesaan, serta potensi pariwisata yang belum bisa diangkat.

Sumber : MedanBisnis

Koperasi Investasi "Haram"

Banyak masyarakat menjadi korban penipuan investasi yang dikelola badan hukum berkedok koperasi di berbagai daerah, termasuk Koperasi Langit Biru di Jawa Barat.

Sidang paripurna DPR.

Sidang Paripurna DPR-RI Kamis (18/10) mengesahkan Undang-Undang (UU) Perkoperasian yang baru. UU tersebut hanya mengizinkan 4 jenis koperasi, sedangkan koperasi investasi "diharamkan" beroperasi.

"Dalam undang-undang ini hanya ada 4 jenis koperasi, yaitu koperasi produsen, simpan pinjam, jasa, dan konsumen. Kalau ada koperasi yang menjalankan investasi tandanya itu bukan domainnya," ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarif Hasan usai pengesahan RUU Koperasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10).

Sebelumnya banyak masyarakat menjadi korban penipuan investasi yang dikelola badan hukum berkedok koperasi di berbagai daerah, termasuk Koperasi Langit Biru di Jawa Barat. Mereka kehilangan dana yang diinvestasikan karena pengelola koperasi tersebut beralasan merugi, bahkan ada yang menghilang dengan membawa dana para nasabah hingga triliunan rupiah.

Syarif menyatakan, UU baru ini akan memberikan pengawasan terhadap koperasi sehingga tidak ada lagi koperasi nakal yang menipu masyarakat. "Nakalnya sudah tidak ada, kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Kalau ada koperasi yang menjalankan bisnis di luar UU berarti ilegal," tegasnya.

Bahkan, lanjut Syarif, untuk koperasi simpan pinjam akan diawasi oleh akuntan publik agar dapat menjalankan usaha tersebut sesuai dengan standard pengelolaan keuangan. "Kita mendorong agar koperasi itu tidak hanya skala kecil, skala besar perlu ada pendampingan supaya dari sisi akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan karena koperasi itu kita inginkan dari sisi finansialnya betul-betul mengikuti standar keuangan yang baku, diaudit oleh akuntan publik. Semua koperasi khususnya simpan pinjam," paparnya.

Dengan demikian, Syarif menyatakan, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan. "Kemudian bagaimana supaya dana anggota itu bisa aman, koperasi lebih bermasyarakat, maka pengawasan ditingkatkan," katanya.

Persempit Aksi Penipuan
Anggota DPR meyakini UU baru ini bakal melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang mengatasnamakan koperasi. "UU Perkoperasian yang baru ini akan menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah berumur 20 tahun. UU baru ini diharapkan dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan era baru ini. Juga melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang mengatasnamakan koperasi," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan sekaligus Anggota Panja RUU Perkoperasian Sohibul Iman.

Dia mengatakan UU Perkoperasian baru ini bakal jadi infrastruktur hukum dan memberikan ruang yang luas untuk pengembangan koperasi di Indonesia.

Ada beberapa substansi baru dalam dalam UU Perkoperasian ini. Pertama, mengenai penguatan sistem modal koperasi. Koperasi dapat menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Sertifikat Modal Koperasi berbeda dengan saham yang diusulkan oleh pemerintah meskipun secara prinsip tetap berlaku one man one vote.

Namun secara psikologis kata "saham" identik dengan Perseroan Terbatas (PT) yang memengaruhi pengambilan keputusan pemegang saham. Sertifikat Modal Koperasi juga diharapkan menjadi penguat permodalan koperasi yang selama ini hanya bergantung pada iuran wajib dan sukarela yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. "Sertifikat Modal Koperasi tidak memengaruhi kedaulatan suara anggota koperasi," tambah Sohibul.

Kedua, penegasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dari, oleh, dan untuk anggota. "Kami mendukung sepenuhnya kegiatan Koperasi Simpan Pinjam hanya menghimpun dana dan memberikan pinjaman dari dan untuk anggota. Tujuannya supaya tidak membuka peluang moral hazard dan menjadikan koperasi sebagai sasaran pencucian uang dalam bentuk kolektif dan legalisasi atas praktik-praktik keuangan informal skala mikro yang bersifat rentenir," tegasnya.
Ketiga, diakomodasinya usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan masuknya prinsip usaha syariah dalam koperasi, peran Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan semua peraturan perundangan yang diperlukan untuk mendukung usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah menjadi keniscayaan.

Keempat, undang-undang ini mengamanatkan segera direalisasikan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) dan Lembaga Pengawasan Koperasi untuk mendorong dan menjamin keamanan anggota koperasi. "Kita tidak ingin kasus-kasus kejahatan dengan kedok koperasi seperti Koperasi Langit Biru baru-baru ini terulang kembali. Bahkan kita juga masukkan pelibatan Akuntan Publik dalam pemeriksaan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam untuk mendorong transparansi dan akuntabilitasnya," tegas Sohibul. 

 Sumber : detikfinance/medanbisnis (teks)/antara (foto)

Pencairan KUR Gandeng Koperasi

Perluasan layanan KUR diarahkan ke pelosok karena sampai saat ini masih samar mengenai kehadiran program tersebut.

Program kredit usaha rakyat akan diperluas ke seluruh pelosok daerah di lndonesia melalui optimalisasi tenaga pendamping dari koperasi setempat. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari menjelaskan tenaga pendamping koperasi akan dilatih untuk memperluas penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). "Inti pendampingan yang mereka lakukan di lapangan, mendekatkan calon debitur yang terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kepada perbankan penyalur kredit usaha rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/10). Prioritas pertama dari tugas pendamping tersebut adalah melayani anggota koperasi, setelah itu bisa memberi pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang bukan menjadi anggota tetapi butuh modal untuk mengembangkan usahanya. Menurutnya, pada tahap pertama sebanyak 216 tenaga pendamping dari koperasi akan dikerahkan untuk melayani calon debitur. Selama ini, tenaga pendamping sudah eksis, tetapi perlu peningkatan kemampuan melalui pelatihan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Choirul menuturkan BRI memang memiliki jaringan layanan terluas dibandingkan dengan bank penyalur KUR lainnya, tetapi kehadiran tenaga pendamping dari koperasi tetap diperlukankarena umumnya berada di pelosok dan jauh dari layanan perbankan. "Sistem rekruitmen terhadap tenaga pendamping diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM provinsi. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu instansi yang menangani teknis penyaluran KUR harus terlibat untuk memperluas jaringan atau .layanannya," katanya. Prosedur Bank Perluasan layanan KUR diarahkan ke pelosok karena sampai saat ini masih samar mengenai kehadiran program tersebut. Selain itu, pelaku usaha mikro dan kecil juga belum mampu memenuhi prosedur perbankan. Setelah tenaga pendamping koperasi diaktifkan menjadi motor penggerak prosedural pengajuan KUR, pemerintah berharap bisa mempercepat perluasan operasional penyaluran. Dengan demikian, agenda pemerintah menyalurkan dana KUR sebesar Rp30 triliun bisa terlaksana. "Paling tidak sosialisasi program KUR sudah semakin luas. Berikutnya, pemberdayaan terhadap UMKM juga makin terarah untuk menjadikan usaha mereka naik kelas," kata Choirul. Penyaluran KUR pada Januari-Agustus, berdasarkan laporan Komite KUR Kementerian Perekonomian, mencapai Rp32,38 triliun dengan jumlah debitur 6,87 juta orang. Adapun plafon kredit yang disediakan mencapai Rp76,68 triliun. Sumber: Bisnis Indonesia

Draf RUU Koperasi Rampung, Komisi VI Pangkas Jumlah Koperasi

Dengan adanya Undang-Undang Koperasi yang baru diharapkan konsep pembangunan ekonomi yang mengedepankan prinsip gotong royong bisa kembalidiutamakan. UNDANG-UNDANG Koperasi terbaru dalam waktu dekat dipastikan segera terbit. Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi dan UKM sudah menyetujui draf rancangan revisi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. "Dengan adanya Undang-Undang Koperasi yang baru diharapkan konsep pembangunan ekonomi yang mengedepankan prinsip gotong royong bisa kembali diutamakan." kata anggota Komisi VI DPR, Yusyus Kuswan-dhana, kemarin. Dia mengatakan, revisi UU Koperasi No. 25 tahun 1992 merupakan komitmen DPR untuk mendukung gerakan ekonomi kerakyatan. Dia berharap, dengan adanya UU Koperasi yang baru kinerja perkoperasian Indonesia yang berbasis gerakan ekonomi kerakyatan terus mengalami peningkatan. "Seluruh anggota Komisi VI sejak awal mendukung revisi UU Koperasi ini,"kata politisi Demokrat ini. Dia menjelaskan, beberapa poin penting yang ada dalam revisi UU Koperasi. Antara lain adalah penyertaan modal untuk koperasi. Di samping itu, mengatur tentang pendirian, perubahan AD dan pengumuman, keanggotaan, modal koperasi, jenis, tingkat dan lapangan usaha, simpan pinjam, surplus hasil usaha dan dana cadangan, penggabungan dan peleburan, serta aturan lain. "Peranan koperasi di Indonesia penting sebagai peningkatan usaha kecil dan menengah dan untuk memperkecil tingkat pengangguran di Indonesia," katanya. Untuk informasi, seluruh anggota fraksi di Komisi VI DPR telah menerima dan menyetujui draf hasil revisi yang digodok bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM serta Komisi VI DPR. Hasil revisi, ada pengurangan jenis koperasi yang selama ini sebanyak lima, menjadi empat. Dengan adanya Undang-Undang Koperasi yang baru diharapkan konsep pembangunan ekonomi yang mengedepankan prinsip gotong royong bisa kembalidiutamakan. Jenis koperasi yang dikurangi adalah Unit Simpan Pinjam (USP) yang memiliki kinerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Adapun kelima jenis koperasi yang selama ini menjadi bagian dari gerakan perkoperasian adalah Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam. Penegasan dari revisi ini berakibat unit simpan pinjam koperasi harus menjadi simpan pinjam. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Sjarifuddin Hasan mengemukakan, tercapainya revisi UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tidak terlepas dari peranan beberapa instansi yang menjadi mitra Kementerian Koperasi dan UKM. Sumber : Rakyat Merdeka

JUAL SAPI KURBAN

ANDA INGIN BERKURBAN??

BELUM MENDAPATKAN SAPI KURBAN??

Kami menyediakan sapi-sapi lokal. Sehat dan layak untuk kurban Idul Adha.
Berat daging mulai 70 - 100 kg, harga kompetitif, Anda bisa memilih mulai dari harga Rp 8 juta hingga 12 juta.

Hubungi kami :

Peternakan Sapi Serbajadi
Jl. Marelan IX (Pasar I) Gg. Serbajadi Lingk. 6 Kel. Tanah 600
Medan Marelan - Kota Medan

CP. Wono/Bunawan (081375399517), Eko (081375219030)

PERSEDIAAN CUKUP.

ANDA BAYAR, KAMI ANTAR !!

Merintis Usaha Pembuatan Opak Ubi

Sejumlah anggota Kopmas Sejahtera merintis usaha pembuatan opak ubi. Kegiatan ini diharapkan jadi cikal bakal kelompok usaha binaan Kopmas Sejahtera.
Prospek usaha ini dianggap lumayan, karena nyatanya opak yang dijual cukup laku di pasaran. Hanya saja memang, kendala modal dan peralatan membuat usaha ini belum bisa dijalankan secara intens.

BIMBINGAN APLIKASI E-BUSINESS

BIMBINGAN APLIKASI E-BUSINESS
by Kementerian Kominfo & Dinas Koperasi dan UMKM Medan
@Gayo Room GPH, 10/10

 

Dibuka Direktur e-Business pada Direktorat Jederal Aplikasi Informatika Kementerian Komuikasi  dan Informatika, Azhar Hasyim, didampingi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, H Tunggar.

Azhar Hasyim megatakan, pelaku usaha kecil menengah (UKM) jangan terlalu memaksakan diri memiliki tempat memasarkan produknya, seperti took atau kios. Sebab itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Karena memasarkan produk secara online di internet ternyata memiliki prospek yang luar biasa. Pemasarannya justru bisa mencakup seluruh Indonesia bahkan dunia. Tidak terbatas seperti memasarkan produk di toko.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, H Tunggar menyebutkan kota Medan memiliki 222.000 lebih pelaku UKM. Meski jumlahnya banyak, namun mereka ini masih belum mendominasi pasar karena dalam menjalankan usaha masih setengah-setengah.

Dengan melaksanakan bisnis lewat internet, bukan hanya 1 atau 2 meter ruang yag digunakan, justru lebih luas. Karena itu peggunaan internet bagi pelaku UKM aka member dampak positif. #

Unit Simpan Pinjam Dihapus dalam RUU Koperasi

Unit simpan pinjam akan diwajibkan berubah menjadi koperasi simpan pinjam dalam rancangan revisi UU Koperasi No. 25/1993. Undang-Undang Koperasi terbaru diperkirakan segera terbit setelah Komisi VI DPR dan Kementerian Koperasi dan UKM menyetujui draf perubahan UU No. 25/1993. Draf revisi UU Koperasi itu berisi a.I. pengurangan jenis koperasi yang selama ini sebanyak lima menjadi empat. Jenis koperasi yang dikurangi adalah unit simpan pinjam (USP) karena dinilai memiliki persamaan dengan koperasi simpan pinjam. Adapun empat jenis koperasi yang tetap dipertahankan adalah koperasi konsumen, produsen, jasa dan simpan pinjam. "Bagi unit simpan pinjam diberi waktu 3 tahun untuk melakukan penyesuaian operasional menjadi koperasi simpan pinjam. Pada masa transisi tersebut, tidak diperkenankan melakukan menarik simpananmaupun memberikan pinjaman," kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima di Jakarta, Selasa (9/10). Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan memiturkan revisi Undang-undang Koperasi No. 25/1992 diharapkan meningkatkan kinerja perkoperasian Indonesia yang berbasis gerakan ekonomi kerakyatan. "Revisi itu juga menjadi bagian dari dukungan bagi gerakan kerakyatan. Pembahasan ini menyita waktu panjang yang dimulai sejak Desember 2010," ujarnya didampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram. Nyoman Damantara, anggota Komisi VI DPR, mengatakan pihaknya sejak awal mendukung revisi UU Koperasi tersebut karena pada dasarnya ingin mengembalikan jati diri perkoperasian secara menyeluruh. "Perkoperasian tidak bisa dinomorduakan. Selain itu peranan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin harus dipertegas dalam keikutsertaannya sebagai lembaga gerakan koperasi nasional," ujar Nyoman. Airlangga Hartarto, Ketua Komisi VI DPR yang juga Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Koperasi, mengemukakan perubahan tersebut diharapkan bisa memperkuat koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Pada awal pembahasan RUU Koperasi sempat menuai protes karena istilah simpanan diubah menjadi saham seperti yang lazim diberlakukan dalam perusahaan di Indonesia. Meski demikian, pemerintah menjamin perubahan itu tidak bermaksud menghapus identitas badan hukum kerakyatan itu. Syarifuddin mengatakan perubahan tersebut diharapkan memudahkan pengertian masyarakat tentang koperasi. Ketentuan itu juga akan menjadi bukti kepesertaan anggota. "Perubahan itu dilakukan agar tidak menggunakan istilah yang hanya berlaku untuk koperasi. Sumber : Bisnis Indonesia

Ramadhan Fair Marelan Dibuka

Pemukulan beduk berungkali telah dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara H.Gatot Pudjo Nugroho ST bersama Walikota Medan Drs Rahudman Harahap MM dan Wakil Walikota Medan HT Dzulmi Eldin, Msi beserta wakil DPRD Kota Medan H Ikrima Hamidi dan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan sebagai tanda resmi dibukanya event Ramadhan Fair ke IX Thn 2012 di lapangan bola kaki Pasar V Kelurahan Rengas Pulau Kamis malam (26/07/2012) sekira pukul 23.00 WIB.

Turut hadir dalam kegiatan pembukaan Ramadhan Fair tersebut yakni Plt Gubsu H Gatot Pudjo Nugroho ST, mantan Walikota Medan Drs Abdillah Ak MBA, anggota DPR-RI Sutan Batugana, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Ikrimah Hamidi, Ketua MUI Sumut H.Moh Hatta, Kadis Parawisata dan Kebudayaan Kota Medan H Busro Manan, Dan Lantamal I Belawan, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Endro Kiswanto SH, Camat Medan Marelan H Pulungan Harahap dan Sekcam Marelan Ahmad SP, Camat Medan Labuhan Drs.Zain Noval, Lurah Rengas Pulau H.Irwan Daniel Nasution.

Kegiatan pembukaan yang turut menghadirkan artis ibukota Ustad Haddad Alwi dan kawan-kawan tersebut berlangsung meriah disambut antusias ribuan warga Medan Utara bahkan lapangan bola kaki Rengas Pulau dengan sekejap berubah terpukau menjadi lautan manusia, namun berjalan lancar, aman dan tertib.

Haddad Alwi 
sementara itu lantunan lagu bernafaskan Islam berjudul "Muhammad" yang dilantunkan artis Ibukota H.Haddad Alwi bersama rekan-rekannya sempat memukau ribuan warga Medan Utara saat mengikuti kegiatan pembukaan secara resmi Ramadhan Fair yang berlangsung di lapangan bola kaki Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kamis malam.

Dengan posisi tangan direntangkan diatas, para penonton tampak terpukau dan banyak yang tak sadar menitikkan air mata karena terharu menjiwai lantunan lagu yang dibawakan Ustad Haddad Alwi tersebut, bahkan sejumlah warga tampak mengabadikan penampilan Haddad alwi dengan sejumlah ponsel gengam berkamera.

Bahkan sejumlah pejabat masing-masing Plt Gubsu H Gatot Pudjo Nugroho ST, Walikota Medan Drs Rahudman Harahap MM, wakilnya Dzulmi Eldin, mantan Walikota Medan Drs Abdillah Ak MBA, anggota DPR-RI Sutan Batugana, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Ikrimah Hamidi, Ketua MUI Sumut H.Moh Hatta, Kadis Parawisata dan Kebudayaan Kota Medan H Busro Manan tampak turut bersama menyanyikan lagu "muhammad" sekaligus mengakhiri kegiatan pembukaan ramadhan Fair tersebut.

Kegiatan hiburan aksi panggung Haddad Alwi dan kawan-kawan tersebut berlangsung meriah disambut antusias ribuan warga Medan Utara bahkan lapangan bola kaki Rengas Pulau dengan sekejap berubah terpukau menjadi lautan manusia, namun berjalan lancar, aman dan tertib.

Sumber : DNA berita

DPRD Usulkan Anggaran Disperindag Dialihkan ke Diskop UMKM

Lemahnya kinerja dan peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskop UMKM) Medan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di ibukota Propinsi Sumatera Utara ini karena banyak faktor. Salah satu faktor penghalang itu adalah tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara Diskop UMKM dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan.
Untuk itu, Komisi C DPRD Medan sebagai mitra kedua dinas tersebut, mewacanakan pemindahan anggaran Disperindag, terutama untuk program-program pelatihan koperasi dan UMKM, yang dinilai tumpang-tindih dengan Diskop UMKM. Dengan demikian, di masa depan, yang berhak melakukan pelatihan terhadap koperasi dan UMKM di Kota Medan adalah Diskop UMKM, bukan Disperindag.
Niat komisi yang mengurusi soal anggaran Pemko Medan tersebut terungkap saat Ketua dan Wakil Ketua Komisi C, yakni A Hie SH, dan Kuat Surbakti, melakukan kunjungan kerja ke kantor sementara Diskop UMKM Medan di kompleks Pekan Raya Sumatera Utara Tapian Daya Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (25/7).
Kedua politisi muda itu diterima Kepala Diskop UMKM Medan H Tunggar Harahap SH, Sekretaris Fachruddin Harahap, Kepala Bidang Koperasi Sabarullah, dan lainnya.
Selain memindahkan angaran pelatihan, A Hie dan Kuat Surbakti juga akan merencanakan menambah masa pelatihan bagi pelaku koperasi dan UMKM yang digelar Diskop UMKM yang selama ini hanya 3 hari, menjadi minimal 15 hari sampai satu bulan penuh.
"Agar pelaku koperasi dan UMKM yang ikut pelatihan bisa memiliki mental yang kuat melaksanakan usahanya pasca-pelatihan. Biarlah pelatihan itu diadakan sekali dalam setahun, tetapi intens digelar dan tidak berulang-ulang diadakan yang cenderung hanya menghabiskan anggaran," kata Kuat Surbakti.
A Hie SH menambahkan, jika ada pameran koperasi dan UMKM di dalam negeri, maka hal itu sebaiknya diadakan atau dihadiri oleh Diskop UMKM, bukan Disperindag.
"Kecuali ada pameran koperasi dan UMKM di luar negeri, biarlah Disperindag yang menghadirinya," kata A Hie.
Kedua anggota Komisi C itu menyebutkan alasan dibalik ide pemindahan anggaran tersebut, yakni sering tumpang tindihnya kegiatan yang sama yang dilakukan kedua dinas tersebut. Kemudian, pihaknya pun ingin agar Diskop UMKM benar-benar bisa maksimal melakukan pembinaan kepada pelaku koperasi dan UMKM.
Kepala Diskop UMKM Medan H Tunggar Harahap SH terharu dan menyambut baik ide kedua politisi dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN itu. Ia mengaku antusias mendengar hal itu dan Diskop UMKM siap untuk melaksanakan kepercayaan itu bila terealisasi.
Mengenai serapan anggaran sepanjang tahun 2012 ini, Tunggar mengatakan, Diskop UMKM hanya mendapat dana sebesar Rp 11 miliar, terdiri dari Rp 3 miliar untuk biaya belanja tak langsung dan Rp 8 miliar untuk biaya belanja langsung.
"Dari yang Rp 8 miliar, Rp 1,6 miliar sudah terserap, sedangkan Rp 6,4 miliar lainnya sedang dalam proses penyerapan," tegas H Tunggar Harahap.

Sumber : Harin MedanBisnis