PELATIHAN PENGOLAHAN IKAN

 

KALI ini Koperasi Masyarakat Sejahtera berkolaborasi dengan Koperasi Wanita Kamboja menyelenggarakan pelatihan pengolahan ikan bagi pemuda, difasilitasi Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan.

Kegiatan selama enam hari dari tanggal 11 hingga 17 Desember 2012 (Minggu off), bertempat di sekretariat Koperasi Wanita Kamboja di Jl. Kapt. Rahmad Budin Gg Keluarga Medan Marelan.

Peserta sebanyak 80 orang, umumnya berasal dari kawasan Medan Utara, mengikuti pelatihan mengolah ikan menjadi berbagai menu seperti bakso, abon dan nugget. Selama pelatihan, peserta dibimbing Chef Reza serta ibu Rosita dan Dian Hayati.

Mudah-mudahan, dari kegiatan ini bisa lahir wirausahawan baru dari kalangan pemuda. (**)

Syaripreneur, Berbisnis dengan Syariah

Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) meluncurkan program Syaripreneur di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, baru-baru ini. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang menjalankan usaha sesuai dengan syariah Islam.
Tingginya angka pengangguran mendorong pemuda Indonesia untuk menciptakan usaha-usaha baru. Namun demikian, usaha baru ini masih banyak yang berorientasi pada tujuan kekayaan. "Untuk itu, ADI meluncurkan program Syaripreneur agar wirausaha-wirausaha baru tidak hanya melihat bisnis dari sisi profit, tetapi juga bisa menjalankannya sesuai dengan syariah Islam," ujar Ketua Bidang Koperasi ADI Achmad Tjahtja.
Ia menambahkan, program ini diberikan kepada dosen-dosen di Indonesia untuk menjadi bekal bagi mereka dalam menciptakan calon-calon wirausaha di kampus. "Dosen memiliki peran penting dalam menyiapkan ilmu dan mental mahasiswanya," tutur Achmad Tjahtja.
Tjahtja menilai, selama ini program-program pelatihan wirausaha hanya berkutat pada pelatihan konvensional. Artinya, pelatihan hanya difokuskan pada bagaimana mengembangkan bisnis untuk meningkatkan omzet. Padahal, kata Tjahtja, berbisnis tidak melulu bicara omzet. "Dalam bisnis, perlu juga dikembangkan nilai-nilai religius yang sesuai nilai syariah, seperti sistem berbagi dan nonribai" tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam program Syaripreneur, akan dikembangkan pelatihan khusus dosen terkait bagaimana memberikan mood buster kepada mahasiswa untuk berwirausaha sesuai syariah. Sejauh ini, kata dia, tidak ada perbedaan mendasar terkait wirausaha biasanya dengan yang berbasis syariah. Namun, ada beberapa perlakuan terhadap bisnis yang tentu saja harus diperhatikan, seperti pengelolaan keuangan, tidak adanya sistem bunga, dan lain-lain. "Pelatihannya sedikit lebih kompleks," kata Tjahtja.
Ia mengemukakan, tidak hanya pelatihan, dosen juga diberi modal bergulir untuk mengimplementasikan teori yang diberikan kepada mahasiswa. Dosen juga diberi kesempatan untuk berwirausaha agar mahasiswa bisa melihat contoh tersebut dan berbuat hal yang sama. Dana bergulir ini berasal dari dana ADI dan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
Tjahtja menyebutkan, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia melalui konsep inkubator bisnis. Hal ini diharapkan bisa mendorong dosen tidak hanya berteori di kelas, tetapi juga membuktikan teorinya.

Sumber : Republika

BIROKRASI TOP DOWN MEMBUNUH UMKM

"Kebijakan pemerintah yang belum berpihak ke UMKM juga membuat sektor ini belum terberdayakan maksimal"

BIROKRASI pemerintah yang top down, kadang kala sudah membuat program tanpa mengetahui kebutuhan di lapangan, justru bisa membunuh  pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Cerita persahabatan monyet dengan ikan mas, di mana si monyet berinisiatif menyelamatkan rekannya ke atas pohon ketika banjir besar di sungai, bisa jadi perumpamaan. Memang si monyet bermaksud baik, tapi ketidakmengertiannya akan kebutuhan sang rekan justru membuat ikan mas mati," kata Wakil Ketua Umum Bidang UMKM dan Industri Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara, Ichsan Taufiq.
Ichsan berbicara di hadapan peserta pelatihan tenaga pendamping UMKM yang diselenggarakan Pusat Inkubator Bisnis Cikal USU bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, di Hotel Grand Antares Medan,  Selasa (20/11).
Dia mengatakan, sebenarnya sudah banyak upaya dilakukan pemerintah untuk membangun UMKM. Bahkan terkait kendala permodalan, lewat peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan perusahaan besar mengeluarkan dana coorporate social responsibility (CSR) selain 5% keuntungan perusahaan untuk membantu sektor tersebut. "Namun, target menciptakan 2% entrepreneur dari jumlah penduduk sebagai syarat menjadi sebuah negara maju, belum terwujud," katanya.
Dijelaskan, 50 juta lebih pelaku UMKM memang sudah sekitar 20% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Namun belum semuanya bisa dikategorikan entrepreneur, karena entrepreneur bukan berarti hanya membuat atau menjual satu dua jenis barang.
"Entrepeneur lebih pada kemampuan memberi nilai tambah bagi suatu produk atau barang. Tantangan sekarang adalah menaikkan taraf 50 juta lebih penduduk itu, hingga 2% di antaranya menjadi entrepreneur," jelasnya.
Kadin sendiri, dikatakan Ichsan, menyikapi kondisi tersebut dengan cara turun langsung ke pelaku UMKM. Lewat bidang UMKM dan industri kreatif yang dia bawahi, sudah mulai mentabulasi apa sebenarnya problematika UMKM untuk kemudian didialogkan dengan pemerintah. "Sampai ditemukan apa sebenarnya kendala dan kebutuhan UMKM, sehingga bisa dibuat program untuk membantunya," ucapnya.
Dia memaparkan lagi, kebijakan pemerintah yang belum berpihak ke UMKM juga membuat sektor ini belum terberdayakan maksimal. Sebenarnya, kata dia, pelaku UMKM tidak minta diistimewakan, hanya meminta pemerintah berada di tengah antara UMKM dengan usahawan besar. "Itu untuk semua aspek, seperti untuk mendapatkan akses modal dan akses sumber daya," tambahnya.
Dia mencontohkan persoalan bahan bakar minyak (BBM) solar. Ketika industri besar memperoleh kemudahan mendapatkan solar industri, bahkan langsung diantar ke lokasi, pelaku UMKM justru belum mendapat jawaban ketika meminta fasilitas sama.
Terkait keberpihakan lembaganya ke UMKM, Ichsan menyebutkan, sejak dua tahun lalu Kadin Sumut sudah mendirikan Layanan Pengembangan Usaha (LPU). Selain di Sumut, LPU baru ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
"LPU berfungsi mengadakan pelatihan, pendampingan sampai penyiapan SDM. Dalam aktivitasnya kami bekerjasama dengan Kadin Jerman. Jadi untuk pelaku UMKM yang ingin berkonsultasi, mengadakan pelatihan serta pembinaan SDM, silakan datang. Untuk beberapa kegiatan, kami mengupayakan pelatihan dan pendampingan gratis dengan mendatangkan tenaga ahli dari Jerman," katanya.

Sumber : Harian MedanBisnis

Usaha Juga Bisa Bermodal Sosial

"Dengan membangun jaringan (networking), satu usaha bisa terbangun dan sukses"

TERNYATA uang bukan segalanya dalam mengelola usaha. Meksi diakui peranan uang tidak bisa dilepaskan, namun bukanlah jadi modal faktor yang utama untuk sukses. Dengan membangun jaringan (networking), satu usaha bisa terbangun dan sukses.
Kepala Dinas Koperasi & UKM Sumut Jhonny Pasaribu melalui Kepala Bidang Bina Usaha Drs Murdeni Muis menyebutkan hal itu pada Pelatihan Tenaga Pendamping dalam Peningkatan Produktifitas dan Kapasitas UKM Tenant yang diselenggarakan pusat Inkubator Bisnis Cikal USU bekerjasama dengan Dinas Koperasi & UKM Sumut, Selasa (20/11).
Dijelaskannya, dalam mengelola usaha ada lima modal dasar. Masing-masing modal sosial disusul, modal keahlian, wirakoperasi, kepercayaan dan keuangan (financial). "Dengan modal sosial bisa cari uang. Namun dengan modal finansial, tidak bisa menjadi modal sosial," katanya seraya menekankan dalam mengelola usaha, yang diutamakan jaringan.
Bahkan selama ini, sebutnya, dalam mengelola usaha, masih terfokus pada modal financial. Dengan Dengan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Namun sebanarnya dengan modal sosial tadi, bisa mendapatkan uang dengan adanya hubungan yang baik.
Deni sapaan akrabnya juga menambahkan, dalam membangun hubungan sosial ini, juga harus didukung dengan fikiran fositif. Oleh karenanya, bagi para pendamping, disarankan untuk membangun hubungan yang positif dengan yang mendampingi.
"Sebagai pendamping harus bisa membuat berfikir positif. Untuk bisa dia berfikir psotif ini, salah satunya dengan membangun komunikasi," katanya seraya menambahkan meski berfikir positif ini tidak semudah yang dibayangkan.
Salah satu peserta pelatihan Agus Hidayat dari KSU Pilar Karya Mandiri dalam kesempatan itu menguatkan argumen pengelolaan usaha tanpa modal tersebut. "Dulu saya, menjual beras organik dari nol modal. Dengan membawa ke teman-teman yang semua ada di Medan dan di perbankan,"katanya, namun kini dia sudah mendapatkan penawaran untuk mengisi beras organik di pusat perbelanjaan modern di Indonesia.
Dia membuktikan salah satu modal untuk usaha itu, tidak sepenuhnya modal finansial. Melainkan dengan modal sosial dan komunikasi. "Tadi kalau pak Deni mengatakan modal financial urutan kelima, kalau bagi saya modal itu ke 17," katanya di hadapan peserta lainnya.
Ketua Pusat Inkubator Bisnis Cikal USU, Prof Dr Ritha F Dalimunthe SE MSi dalam sambutannya menyebutkan, berdasarkan data resmi  Badan Pusat Statistik per Agustus 2012, tingkat pengangguran terbuka di Indonesa mencapai 6,14%n atau sekira 7,61 juta jiwa.
Pada kesempatan yang sama, dia menyebutkan persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi tersebut seperti rendahnya mutu dan kompetens sumber daya manusia. Selain itu, banyak lulusan sekolah menegah umum dan perguruan tinggi yang menganggur. Padahal banyak kesempatan kerja di dalam negeri. Namun yang dari potensi yang ada, hanya bisa terisi rata-rata 30%.
Minimnya pendidikan dan keterampilan kewirausahaan (enterprener) bagi angkatan kerja, sehingga  membuat mereka kurang mampu membuka lapangan kerja. Pada kesempatan yang sama dia menyebutkan, sebenarnya entreprener tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pendidikan. Namun selama ini, banyak pihak yang salah paham dalam menginterpretasikannya.
Misalnya, enterpreneuer ini, adalah berdagang. Padahal, bukan. Kemudian pemahaman lainnya, enterprener itu, belajar membuat, memulai bisnis dengan modal, pendidikan  sekolah jurusan bisnis. Dia menekankan, bagi seorang enterprener dia harus tahu pasar dan apa yang diinginkan oleh pasar.
Pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut hingga 22 November 2012 tersebut menghadirkan sejumlah nara sumber seperti Drs Murdeni Lubis, Ketua Kadin Sumut Ivan Batubara, Koad Chamdi, Prof Ritha F Dalimunthe, Dr Yenni Absah, Aulia Ishak, Syafrizal Helmi, Prof Dr Prihatin Lumbanraja dan Lagut Sutandra SE MSi.


Sumber : Harian MedanBisnis

KELOMPOK UCT PRODUKSI ABON LELE

Setelah mengikuti pelatihan singkat mengenai pengolahan ikan lele, Kelompok Usaha Citra Tani (UCT) - Medan Marelan (kelompok ibu-ibu yang sebagian anggotanya juga anggota Kopmas Sejahtera) memproduksi abon ikan lele.

Rencananya, bukan cuma abon, berikutnya juga diproduksi olahan lele lainnya seperti keripik/kerupuk, nugget dan sebagainya.

Tunggu saja, produk-produk tersebut akan segera masuk pasaran Medan dan sekitarnya. Konon, sudah ada pengusaha yang siap membantu memasarkannya secara luas.
Insya Allah.

Koperasi Jadi Solusi Pengangguran

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Februari 2012 jumlah penduduk Indonesia yang menganggur sebanyak 7,61 juta orang atau 6,32 persen dan jumlah total angkatan kerja sebanyak 120,41 juta orang. Koperasi dinilai merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran tersebut
Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional bertajuk Pengembangan Jiwa Kewirausahaan yahg Berkeariian Lokal dan Berdaya Saing untuk Menangkap Peluang Usaha pada Persaingan Global", di Universitas Dr Soetomo, Surabaya, baru-baru ini.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, penganggur yang berpendidikan perguruan tinggi atau sarjana berjumlah 492343 orang. Adapun penganggur berpendidikan diploma atau akademi sebanyak 244.687 orang.
Syarief menuturkan, salah satu cara mengurangi tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi adalah kegiatan pengembangan wirausaha berbasis koperasi Melalui kegiatan tersebut para mahasiswa diminta dan dibina dalam membuat koperasi serta berwirausaha.
"Khusus untuk proyek percontohan di Surabaya, kami akan memberikan bantuan sosial senilai Rp 25 juta per kelompok yang minimal beranggotakan 20 orang. Jenis usaha tergantung pada kreativitas dan rencana bisnis mahasiswa," kata Syarief.
Kelompok mahasiswa tersebut harus mengajukan rencana bisnis, yang selanjutnya disaring untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Pengembangan kewirausahaan serupa dimungkinkan dikembangkan pula di daerah lain.
Rektor Universitas Dr Soetomo, Ulul Albab mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi daerah favorit incaran investor, terutama penanaman modal dalam negeri (PMDN). Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi PMDN terbesar kurun Januari-September 2012 ada di Jawa Timur, yakni senilai Rp 12 triliun atau 183 persen dari total realisasi investasi PMDN di Indonesia sepanjang kurun waktu tersebut.
Pertumbuhan ekonomi dan kondisi investasi tersebut akan berdampak positif, terlebih jika dimainkan oleh para pelaku usaha dalam negeri dengan kearifan lokal.

Sumber : KOMPAS

Koperasi Didorong Garap Energi

Pemerintah meningkatkan sumber daya manusia anggota koperasi untuk menggarap pengembangan usaha energi terbarukan, biomassa, dan pariwisata yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomis masyarakat. Braman Setyo, Deputi Bidang Peroduksi Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan Indonesia sebagai negara kaya raya yang memiliki potensi usaha berbasis energi baru terbarukan, biomassa, dan pariwisata, masyarakat harus didorong untuk memanfaatkannya.
"Potensi energi terbarukan merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia, sehingga harus dikembangkan dan dijaga kesinambung-annya. Sebab, sektor ini jelas memberikan kontribusi ekonomi," katanya pada pendidikan dan latihan pengelolaan usaha terbarukan di Hotel Ibis, Jakarta Pusat. Sekitar 75 peserta dari berbagai daerah mengikuti pelatihan dibidang energi terbarukan, biogas dan pariwisata yang dilaksanakan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM. Khususnya pengelolaan melalui anggota koperasi.
Menurut Braman, dari agenda pendidikan dan pelatihan ini, peserta diharakan bisa menyerap seluruh materi sehingga berdampak pada semangat kewirausahaan. Sebab, pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pribadi, disiplin dan etos kerja. Selain itu meningkatkan ketrampilan teknis dan aspek usaha koperasi serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi. Khususnya di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), biogas atau biomassa, dan pariwisata.
Potensi energi terbarukan dan pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang harus dijaga dan dikembangkan. Terbukti pada era krisis global, sektor ini tetap memberi kontribusi ekonomi. Pada 2010 misalnya, sektor ini memberisumbangan devisa sebesar Rp75 triliun. "Adapun, serapan tenaga kerja mencapai 6,7% dari seluruh penyerapan tenaga -kerja nasional. Pelatihan ini diselenggarakan, karena pembangunan terhadap sektor ini masih kerap menghadapi berbagai kendala internal maupun eksternal."
Yang pasti, katanya, koperasi menjadi bagian strategis dan sentral untuk mendukung usaha di PLTMH, Biomassa, dan Pariwisata. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat koperasi seperti tidak berdaya .membentuk kelembagaan masyarakat bagi kesejahteraan bersama.
"Sejalan dengan itu, kami harus menanamkan semangat dan mentalitas kewirausahaan yang wajib dimiliki pengelola koperasi dan anggotanya. Strategi ini diharapkan mampu menumbuhkan wirausaha-wirausaha tangguh yang berbasis pada sumberdaya lokal atau resources based, tutur Braman Setyo.

Sumber : Bisnis Indonesia

UMK Masih Sulit Dapat Kredit

Usaha mikro dan kecil (UMK) saat ini masih kesulitan mendapatkan kredit bank. Masalah keterbatasan modal membuat pengusaha "berat" mengembangkan usahanya.

Seperti dialami pengusaha pembuat jas On Datuk, Doni Yudas. Dia mengatakan, pernah ditawari kedit oleh beberapa bank, baik swasta maupun bank perkeriditan rakyat. Namun, terkendala dalam hal administrasi. Sebab usaha yang dibangunnya sejak delapan tahun lalu itu tidak berbadan hukum. "Kalau meminjam, kita harus punya CV atau UD," kata Doni.

Pernah akan mencoba membuat usaha berbadan hukum, namun kembali terkendala administrasi pemerintah. Sulit mendapatkan surat keterangan dari keurahan.

"Kata keplingnya waktu itu, ngurus surat keterangan lama selesainya," jelasnya sambil menambahkan, rumit dan berbelitnya proses itu membuat dia mundur. Padahal, dalam bisnis pembuatan jas, dibutuhkan modal. Pembelian bahan seperti kain, benang, gantungan pakaian, sarung jas, akan lebih murah jika pembelian dalam jumlah besar, dibanding pembelian eceran.
Selain itu, bisnis itu memerlukan berbagai contoh, baik dari harga murah sampai harga yang tertinggi. "Bisa lebih banyak pilihan untuk konsumen," katanya.

Dia mengatakan, kebutuhan jas di Medan termasuk tinggi. Sebab, tidak hanya pejabat yang memerlukan jas. Namun juga tradisi perkawinan yang beragama Kristen menggunakan jas. Biasanya calon pengantin memilih menempah jas daripada sewa.

Kesulitan permodalan juga dirasakan Suryani. Pelaku usaha jasa reparasi kursi ini mengatakan, beberapa kali pihak bank swasta menawarkan kredit, untuk pengembangan usaha. Selain masalah administrasi, bank juga meminta jaminan. "Kami cuma ngontrak di sini. Apa yang bisa dijadikan jaminan," katanya.

Dia berharap, pemerintah mengucurkan kredit dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil. Sebab, modal menjadi faktor berpengaruh dalam pengembangan usaha.

Mantan Ketua Presedium Forum Usaha Kecil dan Menengah periode 2000-2004, dr Sofyan Tan mengatakan, UMK tidak akan pernah maju jika pemerintah tidak mengakomodir kepentingan mereka.

Birokrasi yang dihadapi pelaku usaha untuk berkembang terlalu panjang dan berbelit. Mendapatkan kredit bank, harus memenuhi syarat ditentukan. Salah satunya perizinan. "Kalau syarat ini tak ada, tidk lolos kualifikasi," jelasnya.

Sementara, untuk mengurus perizinan, harus ada surat keterangan domisili dari kelurahan. Sementara, surat domisili itu "harganya mahal", meskipun biaya permohonan surat keterangan domisili sebenarnya tidak ada diatur dalam peraturan daerah. Namun untuk mengurusnya bisa mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah.

"Sementara, kalau omzet usaha kecil hanya Rp 10 juta, bagaimana mau urus surat domisili," katanya.

Dia mengatakan, perizinan usaha terlalu berat dan berlapis. Dicontohkanya, bagi usaha salon membutuhkan 18 bentuk perizinan. Menurutnya, pemerintah harus mengakomodir kepentingan usaha kecil, karena aspek inilah yang mendukung pemerintah.

Sebab, usaha kecil akan membuka lapangan pekerjaan dan membuat masyarakat menjadi mandiri. "Seperti ayam, belum bertelur, sudah dicabuti bulunya. Bagaimana bisa menghasilkan," kata Sofyan Tan.

Dia mengatakan pengurusan izin seharusnya dipermudah dan tidak berlaku secara general. Misalnya, berlakunya kartu tanda penduduk elektronik, menjadi bagian dalam keterangan berdomisili, sehingga urusan admnistrasi domisili bisa terpangkas. Selain itu, izin limbah tidak dikenakan pada usaha yang tidak memiliki limbah.

"Sekarang, mau buat izin usaha gila-gilaan. Ini harus diperhatikan pemerintah. Jangan hanya "menjual" UKM dalam kampanye politik, namun tidak ada realisasi setelah mendapat kedudukan," Tegas Sofyan Tan.

Sumber :  Harian MedanBisnis

Petani dan Koperasi Harus Sejalan dan Sinergis

Potensi pertanian di Sumatera Utara (Sumut) tak bisa dimungkiri, selain lahannya yang masih luas dan kesuburannya, sebagai besar masyarakat Sumut berasal dari anak seorang petani.

Direktur Benny Pasaribu Center, Anggiat Siregar, Kamis (18/10) mengatakan, dari 16 kabupaten di Sumut yang telah dikunjungi langsung Benny Pasaribu, sebagian besar masyarakat yang didominasi petani itu mengeluhkan bibit tanaman padi, pupuk urea bersubsidi dan kendala berikutnya permodalan serta infrastruktur jalan yang buruk. 

Ke-16 kabupaten yang dikunjungi Benny Pasaribu itu seperti Binjai, Langkat, Karo, Deliserdang, Serdangbedagai, Karo, Asahan, Tanjungbalai, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Dairi dan Humbang Hasundutan.  "Niatan Benny Pasaribu ingin Sumut menjadi surplus beras, dan mengangkat harkat dan martabat petani. Bila dulu petani bisa mendapatkan modal dari koperasi unit desa (KUD), inilah yang seharusnya adalagi, karena petani dan koperasi itu satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan," katanya.

Siregar membeberkan, kondisi lainnya yang masih menjadi keluhan yakni persoalan pendidikan bagi anak petani, fasilitas kesehatan di pedesaan, serta potensi pariwisata yang belum bisa diangkat.

Sumber : MedanBisnis

Koperasi Investasi "Haram"

Banyak masyarakat menjadi korban penipuan investasi yang dikelola badan hukum berkedok koperasi di berbagai daerah, termasuk Koperasi Langit Biru di Jawa Barat.

Sidang paripurna DPR.

Sidang Paripurna DPR-RI Kamis (18/10) mengesahkan Undang-Undang (UU) Perkoperasian yang baru. UU tersebut hanya mengizinkan 4 jenis koperasi, sedangkan koperasi investasi "diharamkan" beroperasi.

"Dalam undang-undang ini hanya ada 4 jenis koperasi, yaitu koperasi produsen, simpan pinjam, jasa, dan konsumen. Kalau ada koperasi yang menjalankan investasi tandanya itu bukan domainnya," ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarif Hasan usai pengesahan RUU Koperasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10).

Sebelumnya banyak masyarakat menjadi korban penipuan investasi yang dikelola badan hukum berkedok koperasi di berbagai daerah, termasuk Koperasi Langit Biru di Jawa Barat. Mereka kehilangan dana yang diinvestasikan karena pengelola koperasi tersebut beralasan merugi, bahkan ada yang menghilang dengan membawa dana para nasabah hingga triliunan rupiah.

Syarif menyatakan, UU baru ini akan memberikan pengawasan terhadap koperasi sehingga tidak ada lagi koperasi nakal yang menipu masyarakat. "Nakalnya sudah tidak ada, kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Kalau ada koperasi yang menjalankan bisnis di luar UU berarti ilegal," tegasnya.

Bahkan, lanjut Syarif, untuk koperasi simpan pinjam akan diawasi oleh akuntan publik agar dapat menjalankan usaha tersebut sesuai dengan standard pengelolaan keuangan. "Kita mendorong agar koperasi itu tidak hanya skala kecil, skala besar perlu ada pendampingan supaya dari sisi akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan karena koperasi itu kita inginkan dari sisi finansialnya betul-betul mengikuti standar keuangan yang baku, diaudit oleh akuntan publik. Semua koperasi khususnya simpan pinjam," paparnya.

Dengan demikian, Syarif menyatakan, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan. "Kemudian bagaimana supaya dana anggota itu bisa aman, koperasi lebih bermasyarakat, maka pengawasan ditingkatkan," katanya.

Persempit Aksi Penipuan
Anggota DPR meyakini UU baru ini bakal melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang mengatasnamakan koperasi. "UU Perkoperasian yang baru ini akan menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah berumur 20 tahun. UU baru ini diharapkan dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan era baru ini. Juga melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang mengatasnamakan koperasi," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan sekaligus Anggota Panja RUU Perkoperasian Sohibul Iman.

Dia mengatakan UU Perkoperasian baru ini bakal jadi infrastruktur hukum dan memberikan ruang yang luas untuk pengembangan koperasi di Indonesia.

Ada beberapa substansi baru dalam dalam UU Perkoperasian ini. Pertama, mengenai penguatan sistem modal koperasi. Koperasi dapat menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Sertifikat Modal Koperasi berbeda dengan saham yang diusulkan oleh pemerintah meskipun secara prinsip tetap berlaku one man one vote.

Namun secara psikologis kata "saham" identik dengan Perseroan Terbatas (PT) yang memengaruhi pengambilan keputusan pemegang saham. Sertifikat Modal Koperasi juga diharapkan menjadi penguat permodalan koperasi yang selama ini hanya bergantung pada iuran wajib dan sukarela yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. "Sertifikat Modal Koperasi tidak memengaruhi kedaulatan suara anggota koperasi," tambah Sohibul.

Kedua, penegasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dari, oleh, dan untuk anggota. "Kami mendukung sepenuhnya kegiatan Koperasi Simpan Pinjam hanya menghimpun dana dan memberikan pinjaman dari dan untuk anggota. Tujuannya supaya tidak membuka peluang moral hazard dan menjadikan koperasi sebagai sasaran pencucian uang dalam bentuk kolektif dan legalisasi atas praktik-praktik keuangan informal skala mikro yang bersifat rentenir," tegasnya.
Ketiga, diakomodasinya usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan masuknya prinsip usaha syariah dalam koperasi, peran Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan semua peraturan perundangan yang diperlukan untuk mendukung usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah menjadi keniscayaan.

Keempat, undang-undang ini mengamanatkan segera direalisasikan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) dan Lembaga Pengawasan Koperasi untuk mendorong dan menjamin keamanan anggota koperasi. "Kita tidak ingin kasus-kasus kejahatan dengan kedok koperasi seperti Koperasi Langit Biru baru-baru ini terulang kembali. Bahkan kita juga masukkan pelibatan Akuntan Publik dalam pemeriksaan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam untuk mendorong transparansi dan akuntabilitasnya," tegas Sohibul. 

 Sumber : detikfinance/medanbisnis (teks)/antara (foto)